CIREBON — Kekecewaan terhadap praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan sekolah negeri mendorong ratusan orang tua siswa turun ke jalan. Rabu (30/07/2025), sekitar seratus warga yang terdiri dari orang tua siswa SD, SMP, hingga SMA di Kota Cirebon menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cirebon.
Aksi ini menjadi penanda keresahan masyarakat terhadap sistem pendidikan yang seharusnya bebas biaya, namun masih dibebani oleh pungutan yang dianggap tidak transparan dan tidak sah. Massa melakukan orasi, membakar ban, serta menggoyang pagar kantor Disdik sebagai bentuk kekecewaan karena tidak ditemui langsung oleh kepala dinas. Aparat dari Polres Cirebon Kota turut dikerahkan untuk menjaga situasi tetap kondusif.
Koordinator aksi, Tryas Moekhamad Purnawarman, menyampaikan bahwa mereka membawa tujuh tuntutan utama. Tuntutan tersebut mencakup penghapusan pungli di semua jenjang pendidikan, keterbukaan informasi penggunaan anggaran, dan akuntabilitas pihak sekolah serta Disdik terhadap pemasukan dan pengeluaran keuangan. Selain itu, mereka juga mendesak pengembalian dana pungli kepada wali murid.
“Harus ada sanksi tegas bagi pelaku pungli. Pengawasan ketat terhadap pengelolaan dana sekolah. Selanjutnya, harus ada informasi terbuka terkait seluruh jenis pungutan,” ujar Tryas saat berorasi.
Tryas menekankan bahwa aksi ini bukan semata-mata bentuk penolakan, melainkan seruan untuk penegakan keadilan dalam sistem pendidikan. “Negara menyatakan pendidikan gratis, tetapi faktanya masih banyak pungutan tidak jelas,” katanya.
Di sisi lain, persoalan zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) juga turut disorot dalam aksi ini. Bambang Rismayadi, warga Margasari, mengungkapkan kekecewaannya karena anaknya gagal masuk SMPN 4 Kota Cirebon, meskipun tempat tinggalnya sangat dekat dengan sekolah tersebut.
“Posisi rumah saya satu RW dengan SMPN 4, tetapi anak saya ditolak. Malah yang jauh diterima. Alasannya selalu soal KK, padahal kami sudah tinggal di sini sejak lama,” ujar Bambang.
Aksi ini juga menunjukkan meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap tata kelola pendidikan yang transparan dan adil. Para orang tua menuntut agar Dinas Pendidikan segera memberikan respons dan solusi konkret terhadap persoalan yang mereka angkat. Mereka juga berkomitmen untuk terus mengawal jalannya pengelolaan anggaran pendidikan di sekolah-sekolah negeri, agar tidak ada lagi penyimpangan yang merugikan siswa dan orang tua.
Tak hanya menyuarakan kritik, massa juga mengancam akan menggelar aksi lanjutan jika aspirasi mereka tidak digubris. Mereka menegaskan bahwa pendidikan yang bermutu hanya bisa tercapai bila seluruh pemangku kepentingan bersikap jujur dan bertanggung jawab. []
Diyan Febriana Citra.