SAMARINDA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), M. Darlis Pattalongi, menanggapi isu terkait penolakan Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh sebagian orang tua siswa. Ia menegaskan pentingnya komitmen pemerintah untuk memperbaiki pelaksanaan program MBG yang tengah berjalan di berbagai daerah, termasuk Kaltim.
“MBG ini program pemerintah pusat, program presiden, dan ya kita percaya apa yang menjadi kelemahan atau kekurangan program MBG sekarang ini itu akan diperbaiki oleh penyelenggara utama, stakeholder utama, penanggung jawab MBG itu dalam hal ini Badan Gizi Nasional,” ujar Darlis saat ditemui di Gedung DPRD Kaltim, Selasa (14/10/2025) sore.
Menurut Darlis, peran Badan Gizi Nasional sebagai pelaksana utama sangat penting untuk memastikan seluruh tahapan program berjalan sesuai standar, sehingga tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan. “Itu akan memperbaiki dan kita memang berharap itu, itu ada perbaikan pada SPPG yang ada di daerah-daerah,” jelasnya.
Meski pelaksanaan MBG belum sepenuhnya sempurna, Darlis menilai program ini tetap memberikan dampak positif bagi siswa-siswi di sekolah yang menjadi penerima manfaat. “Karena bagaimanapun juga di satu sisi itu memang juga ada manfaatnya,” tuturnya.
Darlis menekankan bahwa pemerintah daerah wajib mendukung program nasional ini karena merupakan kebijakan prioritas Presiden. “Ada manfaatnya program itu dan karena itu adalah program presiden yang mau tidak mau kan daerah-daerah justru tidak mungkin kita mau menolak karena yang biaya PBN,” katanya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan pentingnya upaya perbaikan agar pelaksanaan MBG lebih tepat sasaran dan aman bagi anak-anak sekolah. “Tinggal memang adalah upaya perbaikan yang kita pikir itu ada sesuatu yang cela untuk menjadi sesuatu yang membahayakan para siswa-siswi kita, yaitu kita sampaikan kepada pemerintah pusat dalam hal ini Badan Gizi Nasional untuk memperbaiki sistem itu,” tegasnya.
Darlis menilai, penolakan MBG oleh beberapa orang tua justru menjadi masukan konstruktif bagi pemerintah pusat. Hal ini penting agar program MBG tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga memperhatikan aspek kesehatan dan keamanan makanan.
“Kita harus kasih pemahaman bahwa komitmen pemerintah untuk terus memperbaiki cara distribusi, kemudian pengelolaan SPPG itu, kemudian cara pengolahan makanannya, kemudian pengamanan pengantarannya dan lain sebagainya,” tegas Darlis.
Politisi ini berharap pemerintah pusat terus meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah agar MBG berjalan lancar dan manfaatnya maksimal bagi masyarakat.
“Kita harus meyakinkan orang tua siswa bahwa memang pemerintah komitmen untuk terus memperbaiki sehingga kekhawatiran-kekhawatiran makanan itu akan membahayakan putra-putrinya itu juga semakin bisa kita tepis, semakin kecil,” pungkas Darlis. []
Penulis: Yus Rizal Zulfikar | Penyunting: Agnes Wiguna