SAMARINDA – Aksi demonstrasi ratusan pengemudi transportasi daring Maxim di Samarinda pada Rabu (20/08/2025) kembali menyoroti polemik kebijakan pemerintah daerah terkait layanan kargo dan bagasi. Para pengemudi mendesak agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membuka kembali layanan tersebut yang selama ini terhenti akibat Surat Keputusan (SK) Gubernur.
Koordinator aksi, Nurdin, menjelaskan bahwa penghentian layanan itu menimbulkan kerugian besar bagi ribuan mitra pengemudi. “Ini terkait karena pelayanan bagasi dan kargo itu terhalang oleh ketetapan SK Gubernur. Kami minta agar bisa dibuka selagi masih dikaji dalam pembahasan,” ujarnya di lokasi unjuk rasa.
Ia menyebut sekitar seribu pengemudi hadir pada demonstrasi itu. Mereka menilai SK Gubernur Nomor 131/6.73/2023 tidak hanya menghambat aktivitas, tetapi juga mengurangi pendapatan harian karena layanan kargo merupakan salah satu sumber utama orderan.
“Yang jelas, teman-teman tidak bisa narik. Padahal di Maxim, kargo itu lebih dominan mendapatkan orderan. Kami hanya ingin layanan ini kembali dibuka,” lanjut Nurdin.
Seorang pengemudi lainnya, Novi Arianto, menilai kebijakan penutupan layanan itu tidak mencerminkan keadilan. Menurutnya, sistem tarif di Maxim justru sudah sesuai dengan regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Aplikasi lain mainnya per 4 kilometer, sedangkan kita per 2 kilometer. Potongan di aplikasi lain juga tinggi, sampai 20–38 persen. Di Maxim hanya 8–13 persen, sesuai Permenhub yang maksimal 15 persen. Jadi kami merasa dianaktirikan kalau ditutup hanya karena tarif,” kata Novi.
Selain itu, Novi juga mengkritik sikap pemerintah daerah yang dianggap enggan membuka ruang dialog. Ia menilai, aspirasi para pengemudi seharusnya diperlakukan sama seperti kelompok masyarakat lain yang menyampaikan tuntutan di depan kantor gubernur.
“Setiap organisasi lain demo selalu disambut. Sedangkan kami kemarin demo, tidak disambut dengan alasan macam-macam. Padahal saat kampanye, Maxim luar biasa dukungannya,” tambahnya.
Aksi yang berlangsung sejak pagi itu dilakukan secara damai. Massa membawa spanduk bertuliskan tuntutan agar pemerintah meninjau ulang SK yang dianggap merugikan pengemudi. Hingga siang hari, para pengunjuk rasa masih bertahan di sekitar Kantor Gubernur Kalimantan Timur, menunggu adanya perwakilan pemerintah untuk berdialog.
Sementara itu, penutupan layanan kargo dan bagasi Maxim sebelumnya dilakukan dua kali oleh pemerintah provinsi. Langkah tersebut, menurut pejabat Pemprov, bertujuan menjaga ketertiban dan memastikan seluruh layanan transportasi daring berjalan sesuai regulasi. Namun, para pengemudi menilai alasan itu belum dijelaskan secara terbuka kepada publik.
Situasi ini menunjukkan adanya ketegangan antara kepentingan regulasi pemerintah daerah dengan kebutuhan pengemudi untuk tetap memperoleh penghasilan. Bagi ratusan driver yang menggantungkan hidup pada aplikasi, keterhentian layanan berarti kehilangan sumber ekonomi penting.
Meski tuntutan mereka belum direspons, para pengemudi berharap pemerintah bersedia membuka ruang dialog sehingga solusi yang adil dapat ditemukan. []
Diyan Febriana Citra.