PALOPO — Ketidakpastian pembayaran upah membuat puluhan tenaga kebersihan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palopo, Sulawesi Selatan, menghentikan sementara aktivitas kerja mereka pada Selasa (07/10/2025) pagi. Aksi mogok itu dilakukan sebagai bentuk protes atas keterlambatan pencairan gaji bulan September 2025 yang seharusnya sudah diterima sejak awal bulan.
Salah seorang pekerja, Ibrahima, mengaku kecewa karena keterlambatan gaji telah menyulitkan mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari. “Kami demo mogok kerja karena lambat gaji, belum masuk padahal seharusnya dan biasanya tanggal 2 atau tanggal 3 paling lambat setiap bulan,” ujarnya saat dikonfirmasi.
Ia menuturkan, para petugas kebersihan bergantung sepenuhnya pada upah bulanan untuk biaya hidup keluarga. “Kami mau belanja tapi tidak ada apa-apa mau kami belanjakan,” kata Ibrahima.
Menurutnya, upah petugas kebersihan di Palopo bervariasi tergantung posisi. “Kalau sopir upahnya Rp 2.190.000, tapi kalau tenaga biasa Rp 1.800.000. Dan katanya sudah ada BPJS Ketenagakerjaannya, tapi sampai saat ini kami belum tahu pasti soal BPJS ketenagakerjaan,” tambahnya.
Menanggapi aksi mogok tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo, Emil Nugraha Salam, memastikan bahwa gaji para tenaga kebersihan sudah mulai diproses dan dibayarkan pada hari yang sama.
“Kalau upah tenaga kebersihan, hari ini kami bayarkan. Soal keterlambatannya itu karena pada hari Sabtu dan Minggu kemarin kan libur, jadi berkas diproses Senin kemarin dan hari ini kami bayarkan,” jelas Emil.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh tenaga kebersihan telah terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan. “Semua kami masukkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.
Kasus ini mencerminkan persoalan klasik yang sering dialami tenaga kebersihan di berbagai daerah, yaitu keterlambatan honor yang berdampak langsung pada kesejahteraan keluarga. Sebagai ujung tombak kebersihan kota, mereka bekerja di lapangan setiap hari, sering kali dengan fasilitas terbatas dan risiko kesehatan tinggi.
Mereka berharap pemerintah daerah dapat memastikan sistem pembayaran yang lebih teratur, serta memberikan perlindungan sosial yang nyata, bukan sekadar administratif. Ketika roda kebersihan kota berhenti, bukan hanya jalanan yang kotor, tetapi juga kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan yang ikut tergerus. []
Diyan Febriana Citra.