BANDUNG BARAT — Suasana kompleks pemerintahan Kabupaten Bandung Barat pada Senin (13/10/2025) sore dipenuhi seruan moral dari puluhan warga yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Bandung Barat dan Aliansi Aktivis Anti Korupsi Jawa Barat. Mereka menggelar aksi unjuk rasa menuntut pembersihan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang diduga terjadi di lingkungan pemerintahan daerah.
Aksi tersebut dimulai dari Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat di Bandung, dilanjutkan ke Gedung DPRD, dan berakhir di halaman Kantor Bupati Bandung Barat. Massa menuntut langkah nyata pemerintah daerah dan DPRD dalam menegakkan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Koordinator aksi, Asep Herna, menyatakan bahwa gerakan ini merupakan bentuk kepedulian publik terhadap merosotnya etika birokrasi.
“Unjuk rasa ini merupakan panggilan moral rakyat Bandung Barat untuk menegakkan supremasi hukum,” ujarnya. Ia menegaskan, berdasarkan temuan lapangan dan laporan masyarakat, terdapat dugaan penyimpangan anggaran, jual beli jabatan, serta manipulasi kebijakan di tubuh Pemkab Bandung Barat.
Asep menyoroti ketidaksesuaian rotasi dan mutasi pejabat dengan prinsip sistem merit.
“Rotasi dan mutasi pejabat tidak sesuai sistem merit dan netralitas ASN. Sekretaris Daerah (Sekda) AZ diduga melakukan manipulasi kebijakan anggaran dan memusatkan kendali keuangan,” ungkapnya.
Ia juga menuding adanya keterlibatan oknum DPRD dalam pengaturan proyek daerah.
“DPRD dinilai gagal menjalankan fungsi pengawasan dan merusak kepercayaan publik. Bila DPRD diam, aksi besar akan digelar ke Kementerian dan KPK,” tegasnya, merujuk pada dugaan peran seorang anggota legislatif berinisial DAM dalam proyek APBD akhir tahun.
Koalisi menegaskan bahwa aksi ini bukan bermuatan politik, melainkan bentuk keprihatinan terhadap rusaknya sistem birokrasi. Mereka menilai Pemkab dan DPRD telah mengabaikan prinsip good governance serta etika publik yang menjadi dasar pelayanan kepada masyarakat.
Dalam pernyataan sikapnya, massa membawa 13 tuntutan reformasi dan etika yang mereka sebut sebagai “Desakan Bersih-Bersih Total.” Isi tuntutan tersebut meliputi pembentukan tim etik DPRD untuk memeriksa Dona Ahmad Muharam, audit investigatif oleh BPK dan KPK terhadap APBD, serta penonaktifan pejabat yang diduga terlibat maladministrasi. Mereka juga mendesak pembongkaran praktik “Pokir Siluman”, pencopotan Sekda AZ, dan penolakan mutasi pejabat di lima dinas besar yang dianggap sarat kepentingan politik.
“Membersihkan mafia jabatan dan anggaran. Mengembalikan birokrasi yang profesional dan berintegritas,” tegas Asep. Ia menambahkan, pihaknya akan terus mengawal kasus ini hingga perubahan nyata terjadi. “Kami akan terus mengawal, karena ini tentang masa depan Bandung Barat yang bersih dan berpihak kepada rakyat,” ujarnya.
Sementara itu, Asisten III Administrasi Umum Pemkab Bandung Barat, Rini Sartika, menegaskan bahwa aspirasi demonstran akan disampaikan kepada pimpinan daerah.
“Tuntutannya ada 13 poin. Insyaallah aspirasi yang disampaikan hari ini akan kami tindak lanjuti dan sampaikan kepada Bupati,” kata Rini.
Aksi damai tersebut akhirnya berakhir tertib menjelang malam, namun gema tuntutan “bersih-bersih total” masih menggema di Bandung Barat menandakan bahwa kepercayaan publik terhadap birokrasi daerah kini tengah diuji. []
Diyan Febriana Citra.