MATARAM — Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, menegaskan pentingnya penggunaan tepat sasaran terhadap Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang disalurkan pemerintah kepada masyarakat. Dalam kunjungannya ke Kantor Pos Indonesia di Kota Mataram, NTB, Jumat (01/08/2025), Gibran memberikan peringatan keras agar penerima bantuan tidak menyalahgunakan dana tersebut, terutama untuk aktivitas negatif seperti judi online atau pembelian rokok.
Gibran mengingatkan, program BSU bertujuan meringankan beban ekonomi masyarakat, khususnya para pekerja, dan mendukung pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Oleh karena itu, bantuan yang diberikan negara harus dimanfaatkan dengan penuh tanggung jawab.
“Jangan ada yang judol, tapi saya yakin di sini tidak ada yang judol. Kalau ada yang ketahuan judol, mohon maaf Bapak-Ibu, itu nanti bantuannya akan dicabut. Pasti ketahuan. Jadi saya yakin di sini tidak ada yang judol,” ujar Gibran dengan tegas saat menyampaikan sambutannya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa bantuan dari negara harus diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan pokok atau keperluan yang mendukung kesejahteraan keluarga, seperti sembako dan perlengkapan sekolah.
“Saya titip juga terutama untuk yang Bapak-Bapak, ketika menerima bantuan, jangan langsung ke warung beli rokok, lebih baik uangnya untuk beli sembako, untuk anak-anaknya,” katanya.
Momen penyaluran BSU ini juga menjadi kesempatan bagi Wapres untuk menyampaikan pesan moral tentang tanggung jawab sosial dalam pengelolaan bantuan publik. Ia menyoroti pentingnya memprioritaskan pendidikan anak sebagai investasi jangka panjang bagi keluarga.
“Ini kan tahun ajaran baru, kan? Untuk beli buku, untuk beli tas, jadi untuk kegiatan-kegiatan yang produktif,” tuturnya, menekankan pentingnya keberlanjutan manfaat dari program BSU.
Gibran turut meminta kepada Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan jajaran pemerintah daerah untuk memastikan distribusi bantuan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil.
“Saya titip, Pak Menteri, realisasinya harus 100 persen. Nanti mungkin tantangannya pada saat penyerahan bantuan di remote area, area-area terpencil,” katanya. “Nanti saya minta tolong Pak Gubernur, para dirut untuk bisa membantu juga agar masyarakat, warga yang berhak menerima benar-benar bisa menerima manfaatnya,” sambungnya.
Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan per 29 Juli 2025 pukul 07.00 WIB, Provinsi NTB telah menyalurkan BSU kepada 123.280 pekerja dari total target 134.639 penerima. Angka tersebut mencerminkan tingkat penyaluran sebesar 91,56 persen.
Pernyataan Gibran tersebut sekaligus menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada pencairan bantuan semata, tetapi juga pada akuntabilitas penggunaan dan dampaknya terhadap masyarakat. Di tengah maraknya fenomena judi online di berbagai kalangan, Wapres menggarisbawahi pentingnya edukasi dan ketegasan dalam menjaga agar bantuan negara tidak disalahgunakan. []
Diyan Febriana Citra.