SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengawali tahun 2026 dengan fokus kuat pada percepatan pembangunan wilayah tengah dan pedalaman. Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud atau yang akrab disapa Harum melakukan kunjungan kerja peninjauan pembangunan selama tiga hari, Selasa hingga Kamis, 6–8 Januari 2026, dengan lintasan Samarinda, Kota Bangun, Kutai Barat, Mahakam Ulu, hingga Bongan.
Agenda ini diarahkan untuk memastikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) bagi masyarakat, khususnya terkait infrastruktur dasar yang selama ini menjadi tantangan utama di wilayah pedalaman dan perbatasan. Jalan, jembatan, transportasi, hingga fasilitas kesehatan dan pendidikan menjadi titik perhatian utama dalam rangkaian kunjungan tersebut.
Gubernur Harum menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di daerah pedalaman memang membutuhkan biaya besar dan perencanaan matang. Namun, menurutnya, investasi tersebut merupakan prasyarat utama untuk membuka akses pelayanan publik, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
“SPM itu menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Infrastruktur jalan, jembatan, transportasi memang mahal, tetapi inilah akses utama yang menghubungkan Samarinda dengan Kutai Kartanegara, Kutai Barat, hingga Mahakam Ulu. Kalau konektivitas ini kuat, pelayanan dan kesejahteraan ikut terangkat,” ujar Gubernur Harum di sela-sela perjalanan.
Ia juga menekankan pentingnya menghadirkan hasil pembangunan yang nyata dan berkelanjutan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap mandat masyarakat. Menurutnya, visi dan misi kepala daerah tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk DPRD Kalimantan Timur.
“Akan sangat disayangkan jika amanah yang diberikan masyarakat tidak kita jawab dengan karya terbaik. Karena itu, visi dan misi gubernur harus mendapat dukungan penuh, termasuk dari DPRD Kalimantan Timur,” tegasnya.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan (Adbang) Setda Provinsi Kalimantan Timur, Ir. H. Irhamsyah, menjelaskan bahwa kunjungan kerja ini dirancang secara terkoordinasi dengan melibatkan lintas perangkat daerah. Sebanyak 57 unit kendaraan roda empat disiapkan untuk mendukung mobilitas rombongan selama tiga hari perjalanan.
Menurut Irhamsyah, kehadiran berbagai unsur pemerintah daerah dalam kunjungan tersebut bertujuan agar setiap temuan di lapangan dapat langsung ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan maupun program konkret.
“Kolaborasi lintas sektor ini penting agar setiap peninjauan tidak berhenti pada laporan, tetapi langsung ditindaklanjuti dengan kebijakan dan program yang tepat,” kata Irhamsyah.
Rombongan gubernur turut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, termasuk Ketua DPRD Hasanuddin Mas’ud, jajaran asisten Sekretariat Daerah, serta kepala perangkat daerah terkait, mulai dari Bappeda, BPBD, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, hingga perwakilan BUMD.
Pada hari pertama, Selasa (06/01/2026), rombongan meninjau rekonstruksi jalan Simpang Tiga Kota Bangun–Kota Bangun, Jembatan ATJ, serta meresmikan pembangunan Jalan Tering–Ujoh Bilang. Gubernur bersama kepala daerah setempat juga melakukan penanaman 20 bibit pohon buah endemik sebagai wujud komitmen terhadap pelestarian lingkungan.
Agenda berlanjut pada Rabu (07/01/2026) di Mahakam Ulu, dengan penyerahan ambulans terapung, bantuan fasilitas pariwisata desa, speedboat, dan alat berat, serta peninjauan peningkatan jalan, bandara, posyandu, dan program penanganan stunting.
Sementara pada Kamis (08/01/2026), fokus peninjauan berada di Kutai Barat, mencakup rekonstruksi ruas jalan strategis, perluasan jaringan air bersih, fasilitas pendidikan, rencana pembangunan rumah sakit, serta pengecekan titik rawan jalan dan jembatan larut.
Dengan rangkaian kunjungan tersebut, Gubernur Harum berharap pembangunan infrastruktur dan layanan publik benar-benar dirasakan hingga ke pelosok, sekaligus menjadi fondasi kuat bagi kemajuan Kalimantan Timur secara merata. []
Diyan Febriana Citra.