BANDA ACEH — Pemulihan layanan air bersih di sejumlah wilayah terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat masih menghadapi tantangan besar. Kerusakan masif pada infrastruktur sungai dan fasilitas pengolahan air menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan distribusi air bersih belum dapat pulih secara menyeluruh di berbagai kabupaten dan kota.
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menjelaskan bahwa dampak bencana tidak hanya merusak permukiman warga, tetapi juga mengubah secara signifikan kondisi fisik sungai. Perubahan tersebut berimbas langsung pada fasilitas pengolahan air bersih yang selama ini menjadi sumber utama kebutuhan masyarakat.
“Hampir di semua kabupaten/kota terjadi pelebaran sungai dan pendangkalan sungai. Rata-rata sebanyak 2–3 kali lipat perubahannya dari kondisi semula,” kata Dody dalam rapat koordinasi dengan Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana Dewan Perwakilan Rakyat di Banda Aceh, Aceh, Selasa (30/12/2025).
Ia menuturkan, kondisi tersebut membuat sejumlah instalasi pengolahan air atau water treatment plant (WTP) yang berada di tepi sungai tertimbun lumpur tebal. Akibatnya, fasilitas tersebut tidak dapat beroperasi secara normal dan menyebabkan masyarakat di wilayah terdampak kesulitan memperoleh pasokan air bersih.
“Sehingga water treatment plant yang selama ini berada di tepi-tepi sungai tertutup lumpur dan menyebabkan kesulitan bapak-ibu sekalian kesulitan air bersih di seluruh kabupaten terdampak,” ujar Dody.
Dalam situasi darurat tersebut, Kementerian PU mengambil langkah percepatan dengan mengupayakan pengaktifan kembali WTP secepat mungkin. Menurut Dody, pemerintah telah melakukan penunjukan langsung kepada penyedia jasa konstruksi guna mempercepat proses perbaikan dan pembangunan ulang fasilitas air bersih, mengingat sejumlah daerah masih berstatus tanggap darurat bencana.
“Harapan kami dalam tempo 3–4 bulan ke depan, beberapa water treatment plant yang berkapasitas 50 liter per detik bisa segera terbangun di beberapa titik,” katanya.
Selain perbaikan instalasi pengolahan air, Kementerian PU juga melakukan kajian jangka menengah hingga panjang untuk mengurangi risiko bencana serupa di masa depan. Di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, misalnya, telah diterjunkan tim konsultan untuk mengkaji kondisi sungai serta merencanakan pembangunan bendungan sebagai bagian dari upaya pengendalian banjir dan pengelolaan sumber daya air.
Upaya pembersihan juga dilakukan di sejumlah bendung, seperti Bendung Jambo Aye dan Bendung Keureuto di Kabupaten Aceh Utara. Kayu-kayu gelondongan dan material lain yang menumpuk akibat banjir mulai disingkirkan agar aliran air kembali lancar dan WTP di sekitarnya dapat segera dioperasikan.
Dalam pemaparannya, Dody turut menggambarkan tingkat kerusakan akibat bencana yang cukup parah. Banyak kawasan terendam lumpur dengan ketinggian mencapai satu hingga dua meter, sehingga memerlukan penanganan lintas sektor. Ia pun menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang terlibat dalam penanganan darurat.
Ia mengucapkan terima kasih kepada TNI yang telah membantu pemasangan jembatan bailey serta melakukan pembersihan di berbagai fasilitas publik, mulai dari pondok pesantren, rumah sakit umum daerah, jalan, sekolah, hingga sarana umum lainnya.
Pemerintah berharap, melalui sinergi antara kementerian, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan pemangku kepentingan lainnya, pemulihan layanan dasar seperti air bersih dapat segera dirasakan masyarakat. Pemulihan ini dinilai krusial tidak hanya untuk kebutuhan sehari-hari warga, tetapi juga sebagai fondasi percepatan pemulihan sosial dan ekonomi di wilayah terdampak bencana. []
Diyan Febriana Citra.

