SOLO – Isu mengenai keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, kembali mendapat sorotan setelah ia memberikan penjelasan terbuka dalam wawancara eksklusif bersama Kompas TV. Berlangsung di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Selasa (09/12/2025) malam, Jokowi menegaskan bahwa dokumen kelulusannya tetap berada dalam penguasaannya sendiri. Ia menyebut, sejak awal tidak terlalu memikirkan tuduhan tersebut karena meyakini bahwa proses hukum yang ada akan mampu menguji kebenaran dari setiap klaim.
Dalam percakapan tersebut, Jokowi menyampaikan bahwa dirinya memilih tidak serta-merta mempublikasikan dokumen itu karena sedang ada laporan yang masuk ke Bareskrim.
“Ijazahnya saya pegang gitu loh, tetapi saya tidak menyampaikan kepada publik ijazah itu. Karena yang pertama, ada aduan ke Bareskrim,” ujar Jokowi. Ia kemudian menambahkan bahwa beban pembuktian ada pada pihak yang melontarkan tuduhan.
“Yang kedua, saya dituduh ijazahnya palsu. Artinya yang menuduh itu yang harus membuktikan. Dalam hukum acara, siapa yang menuduh itu yang harus membuktikan,” sambungnya.
Jokowi menjelaskan bahwa ia memilih membiarkan proses berjalan di ranah hukum. Menurutnya, pembuktian yang dilakukan di pengadilan justru akan menunjukkan secara gamblang objektivitas dan keadilan proses tersebut.
“Dan itu akan lebih baik kalau pembuktiannya itu diamati lah. Sehingga betul-betul akan kelihatan proses hukumnya, akan kelihatan adilnya, karena yang memutuskan adalah di pengadilan,” ujar dia dalam kesempatan yang sama.
Meski pihak penerbit ijazah sudah menyatakan bahwa dokumen kelulusannya asli, isu ini masih terus berulang dalam ruang publik. Jokowi mengaku heran sekaligus mempertanyakan motivasi pihak-pihak yang tetap menyebarkan narasi bahwa ijazah tersebut palsu. Ia bahkan menduga adanya motif politik yang membuat isu ini bertahan hingga bertahun-tahun.
“Yang membuat ijazah saja sudah menyampaikan asli, masih tidak dipercaya, gimana. Dan yang saya lihat ini memang ada agenda besar politik, ada operasi politik, yang sehingga bisa sampai bertahun-tahun enggak rampung-rampung,” ujar Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menekankan bahwa langkahnya membawa persoalan ini ke jalur hukum bukan semata untuk melindungi diri, tetapi juga sebagai bentuk edukasi sosial. Menurutnya, masyarakat perlu memahami pentingnya menjaga etika dalam berkomunikasi, termasuk menghindari tuduhan tanpa dasar.
“Untuk pembelajaran kita semuanya bahwa jangan sampai gampang menuduh orang, jangan sampai gampang menghina orang, memfitnah orang, mencemarkan nama baik seseorang,” ujar Jokowi mengingatkan.
Melalui penjelasan tersebut, Jokowi menegaskan bahwa ia menyerahkan sepenuhnya proses klarifikasi dan pembuktian kepada mekanisme hukum yang berlaku. Ia berharap, penyelesaian komprehensif melalui jalur resmi dapat mengakhiri polemik yang sudah berlangsung lama dan memberi pelajaran penting tentang kehati-hatian dalam menyebarkan tuduhan di ruang publik. []
Diyan Febriana Citra.