TANGERANG — Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkuat langkah pemulihan wilayah terdampak bencana di Aceh dengan mengerahkan 1.138 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Ribuan praja tersebut ditugaskan untuk membantu pemulihan desa-desa yang terdampak paling parah, terutama di Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Utara, yang mengalami gangguan serius pada penyelenggaraan pemerintahan desa.
Pemberangkatan praja IPDN dilakukan secara bertahap melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, pada Sabtu (03/01/2026), dengan dukungan kerja sama Kemendagri dan Lion Air Grup. Pengiriman ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mempercepat pemulihan layanan dasar di tingkat desa pascabencana.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara langsung melepas keberangkatan para praja dan memberikan pengarahan sebelum mereka bertugas di lapangan. Ia menekankan pentingnya peran praja IPDN dalam membantu masyarakat sekaligus memastikan roda pemerintahan desa kembali berjalan.
“Hari ini saya sengaja melepas mereka untuk memberikan motivasi kepada mereka dan juga nanti Insya Allah, saya akan ke sana menerima mereka dalam bentuk upacara bersama dengan pemerintah daerah,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Tangerang, Sabtu (03/01/2026).
Tito menjelaskan bahwa pengiriman praja IPDN dilakukan dalam beberapa tahap. Pada hari pertama, sebanyak 413 personel diberangkatkan menuju Medan sebelum melanjutkan perjalanan ke Aceh. Selanjutnya, 414 personel akan diberangkatkan pada tahap kedua, disusul 179 personel pada tahap ketiga. Selain itu, sebelumnya telah lebih dulu diterjunkan tim pendahulu (advance team) berjumlah 132 personel.
“Untuk hari ini 413 personel, besok 414 personel masuk tahap kedua, kemudian tahap ketiga 179 personel. Dan yang sudah ada di lokasi namanya tim advance, sudah 132 personel jadi totalnya 11.138 personel,” katanya.
Menurut Mendagri, fokus penugasan praja IPDN adalah membantu daerah-daerah dengan dampak terberat, khususnya wilayah yang pemerintahan desanya lumpuh akibat kerusakan infrastruktur. Ia mencatat, bencana tersebut mengakibatkan 22 desa hilang, dengan rincian 13 desa di Aceh, delapan desa di Sumatera Utara, dan satu desa di Sumatera Barat.
Selain itu, sebanyak 1.580 kantor desa di tiga provinsi terdampak sehingga tidak dapat menjalankan fungsi pemerintahan secara normal. Aceh menjadi wilayah dengan dampak paling besar, yakni 1.455 kantor desa terdampak, disusul Sumatera Utara sebanyak 93 kantor desa, dan Sumatera Barat 32 kantor desa.
“Hampir seluruh daerah-daerah yang terdampak ada 52 daerah. Di kawasan dan kota di tiga provinsi di Aceh, 18 di Sumatera Utara, kemudian tiga di Sumatera Barat. Sumatera Barat paling cepat recover dan tinggal tiga daerah yang menjadi atensi utama yaitu Agam,” katanya.
Lebih lanjut, Tito menyebutkan bahwa sebagian besar wilayah terdampak mulai menunjukkan pemulihan, namun masih ada sejumlah daerah yang membutuhkan perhatian khusus.
“Sebagian besar recover, tinggal ada lima yang perlu kita atensi yaitu Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Kota Sibulga, dan untuk Aceh memang yang paling berat terdampak dari 18 kabupaten, 11 sudah jauh membaik, yang tujuh lagi ini memerlukan atensi spesifik untuk dapat dipulihkan mulai dari Aceh-Tamiang, Aceh-Utara, Aceh-Timur, Aceh-Tengah kemudian Gayo Lues,” papar Mendagri.
Selama masa penugasan, praja IPDN bersama para pengasuhnya akan menjalankan dua tugas utama. Pertama, membantu proses pembersihan wilayah pascabencana. Kedua, mendukung pemulihan dan pengaktifan kembali pemerintahan desa agar pelayanan publik, termasuk administrasi kependudukan dan layanan dasar lainnya, dapat kembali berjalan.
“Kedua nanti adalah membangkitkan desa-desa yang cukup banyak lebih dari 200, di sana yang belum berjalan dukcapil, layanan publik yang lain itu harus bisa dihidupkan, target waktu mereka sebulan, dan ini masuk kurikulum. Kita anggap ini sebagai bagian kerja nyata kuliah,” kata Mendagri Tito Karnavian. []
Diyan Febriana Citra.