YOGYAKARTA — Upaya pemerintah memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu kembali diwujudkan melalui kerja sama lintas kementerian. Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub) resmi menandatangani kesepakatan sinergi dalam bidang sosial dan transportasi, yang ditandai dengan penyerahan 28 unit bus sekolah untuk mendukung program Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia.
Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, disaksikan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono serta Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional III Yogyakarta, Kamis (06/11/2025).
“Bus ini bukan sekadar kendaraan, tetapi jembatan menuju masa depan, membawa anak-anak dari rumah sederhana menuju gerbang ilmu, dari perbatasan menuju ruang kesempatan,” ujar Gus Ipul dalam sambutannya.
Bus sekolah tersebut merupakan bagian dari Program Strategis Nasional Sekolah Rakyat yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Program ini dirancang untuk mengatasi kesenjangan pendidikan dan memastikan setiap anak Indonesia, terutama yang berasal dari keluarga miskin, memiliki sarana transportasi yang layak menuju sekolah.
Sebanyak 28 unit bus sekolah tahun anggaran 2025 dialokasikan ke berbagai wilayah, mulai dari Aceh, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, hingga Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku Utara. Bantuan tersebut diharapkan memudahkan mobilitas siswa Sekolah Rakyat yang tersebar di wilayah pelosok dan perbatasan.
“Kolaborasi bukan sekadar dokumen administratif, tetapi hasil nyata dari sinergi antar-kementerian untuk memastikan pembangunan sosial dan transportasi berjalan seiring, bukan hanya menghubungkan tempat, tetapi juga menghubungkan manusia dengan harapan,” tegas Gus Ipul.
Menurutnya, transportasi dan kesejahteraan sosial merupakan dua pilar penting pembangunan manusia. Ketika keduanya disatukan, maka keadilan sosial bukan hanya menjadi slogan, tetapi hadir dalam kehidupan masyarakat kecil secara nyata.
Data Kemensos menunjukkan terdapat 166 Sekolah Rakyat dengan hampir 16.000 siswa di seluruh Indonesia, yang seluruhnya berasal dari keluarga miskin terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Jumlah ini diproyeksikan meningkat hingga 200.000 siswa pada tahun 2028.
Menhub Dudy Purwagandhi menegaskan, kerja sama lintas sektor ini bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan sosial.
“Kita tidak hanya membangun jalan atau menyediakan kendaraan, tetapi juga membuka jalur kesempatan bagi anak-anak bangsa,” ujarnya.
Ia menambahkan, Kemenhub akan memastikan seluruh bus sekolah beroperasi secara aman, terawat, dan tepat guna, agar benar-benar menjadi transportasi sosial yang menumbuhkan harapan bagi keluarga miskin di daerah terpencil.
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X turut mengapresiasi sinergi dua kementerian tersebut. Ia menilai, kolaborasi lintas sektor merupakan bentuk baru dari kepemimpinan pemerintahan yang inklusif.
“Transportasi yang inklusif dapat meningkatkan peluang anak untuk tetap bersekolah hingga 30 persen lebih tinggi. Ini artinya akses bukan hanya soal jalan dan kendaraan, tetapi juga membuka masa depan dan menciptakan generasi tangguh,” ujar Sultan.
Sri Sultan menambahkan, Yogyakarta akan terus menjadi “laboratorium kolaboratif” di mana kebijakan diuji oleh realitas dan inovasi lahir dari empati. Ia berharap sinergi antara Kemensos dan Kemenhub menjadi inspirasi bagi model birokrasi baru yang bekerja dengan hati dan visi masa depan. []
Diyan Febriana Citra.