PATI – Upaya penanganan bencana banjir di Kabupaten Pati terus mendapat perhatian pemerintah pusat. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, turun langsung ke lapangan untuk memastikan kesiapan layanan bagi warga terdampak, khususnya terkait pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi. Salah satu lokasi yang ditinjau adalah dapur umum yang beroperasi di Balai Desa Sidoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, pada Sabtu (17/01/2026).
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari rangkaian evaluasi BNPB terhadap penanganan darurat bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Pati. Dalam kesempatan itu, Suharyanto didampingi anggota DPR RI Sri Wulan. Ia memastikan bahwa dapur umum mampu beroperasi secara optimal untuk melayani warga terdampak yang masih berada di pengungsian.
Menurut Suharyanto, dapur umum di Balai Desa Sidoharjo memiliki kapasitas produksi yang cukup besar. Setiap harinya, dapur tersebut mampu menyediakan sekitar 2.000 porsi makanan bagi masyarakat yang terdampak banjir. Ketersediaan konsumsi dinilai menjadi salah satu faktor krusial dalam menjaga kondisi kesehatan dan ketahanan warga selama masa tanggap darurat.
“Kami ingin memastikan kebutuhan dasar masyarakat, terutama konsumsi bagi para pengungsi, benar-benar terpenuhi,” ujar Suharyanto di sela-sela peninjauan.
Selain memantau dapur umum, Kepala BNPB juga mengikuti rapat koordinasi bersama Bupati Pati Sudewo, Wakil Bupati Pati Risma Ardhi Chandra, serta sejumlah instansi terkait. Rapat tersebut membahas langkah-langkah strategis penanganan bencana, baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah.
Dari hasil pembahasan, disepakati bahwa pemenuhan kebutuhan dasar warga dan kelancaran distribusi bantuan ke lokasi-lokasi pengungsian tetap menjadi prioritas utama. BNPB bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah melakukan kerja sama dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca.
Operasi tersebut melibatkan tiga pesawat, terdiri atas dua pesawat milik BNPB dan satu pesawat dari pemerintah provinsi. Suharyanto menjelaskan bahwa operasi modifikasi cuaca tidak bertujuan menghentikan hujan sepenuhnya, melainkan menurunkan intensitas curah hujan agar risiko banjir tidak semakin meluas.
“Operasi modifikasi cuaca ini bukan untuk menghentikan hujan, tetapi untuk mengurangi intensitasnya. Dari hujan ekstrem diharapkan bisa diturunkan menjadi hujan sedang hingga lebat,” jelasnya.
Selain aspek cuaca, perhatian serius juga diberikan pada kondisi infrastruktur, terutama akses jalan yang terdampak banjir. BNPB menargetkan dalam dua pekan ke depan tidak ada lagi ruas jalan yang terputus, baik di tingkat desa, kecamatan, maupun kabupaten. Jika ditemukan jembatan yang rusak atau putus, pembangunan jembatan darurat akan segera dilakukan sembari menunggu pembangunan permanen.
Pemerintah Kabupaten Pati telah mengajukan data dan kebutuhan pembangunan infrastruktur secara lengkap kepada pemerintah pusat. Data tersebut akan menjadi dasar tindak lanjut dalam perbaikan dan pembangunan kembali fasilitas umum. Untuk infrastruktur berskala nasional, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) juga telah melaporkan rencana rehabilitasi dan normalisasi sungai sebagai bagian dari upaya pengurangan risiko bencana.
BNPB juga akan melakukan pendataan terhadap rumah warga yang mengalami kerusakan, baik kategori berat, sedang, maupun ringan. Perbaikan rumah-rumah tersebut direncanakan akan ditangani oleh pemerintah pusat.
Menutup kunjungannya, Suharyanto menegaskan bahwa berbagai perbaikan infrastruktur yang dilakukan sepanjang 2026 diarahkan sebagai langkah mitigasi jangka panjang.
“Yang kita kerjakan di 2026 ini harus ada hasilnya. Sehingga ke depan, risiko bencana bisa ditekan dan masyarakat merasa lebih aman,” pungkasnya. []
Diyan Febriana Citra.