SAMARINDA — Memasuki tahun pertama masa kepemimpinan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim belum melakukan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Hal tersebut disebabkan proses evaluasi baru dapat dilakukan setelah laporan pertanggungjawaban gubernur disampaikan secara resmi sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Hingga saat ini, DPRD Kaltim masih menunggu penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur sebagai dasar untuk melakukan penilaian menyeluruh terhadap pelaksanaan program, capaian pembangunan, serta kelebihan dan kekurangan kinerja pemerintah provinsi.
Ketua DPRD Kalimantan Timur Hasanuddin Mas’ud menjelaskan bahwa evaluasi kinerja belum dapat dilakukan karena masih menunggu waktu yang telah diatur dalam regulasi. “Kalau evaluasi kita belum tahu, karena evaluasi dan laporan pertanggungjawaban itu dilakukan setelah tiga bulan,” ujarnya saat ditemui seusai rapat Paripurna ke satu, Jumat (02/01/2026).
Meski demikian, Hasanuddin menilai hubungan komunikasi antara DPRD dan Gubernur Kalimantan Timur sejauh ini berjalan cukup baik. Menurutnya, komunikasi yang lancar menjadi modal awal yang positif dalam mendukung jalannya pemerintahan daerah, meskipun belum dapat dijadikan dasar untuk menilai kinerja secara komprehensif.
Ia menegaskan bahwa penilaian terhadap pelaksanaan program pemerintah provinsi baru bisa dilakukan setelah dokumen resmi diterima dan dibahas secara mendalam oleh DPRD. “Pelaksanaannya kita belum tahu juga, nanti kan ada LKPJ, laporan pertanggungjawaban Gubernur,” ucapnya.
DPRD Kaltim, lanjut Hasanuddin, berencana membentuk panitia khusus (pansus) guna membahas laporan pertanggungjawaban gubernur secara menyeluruh. Melalui mekanisme tersebut, DPRD akan melakukan kajian mendalam terhadap seluruh aspek kinerja pemerintah provinsi.
Ia menekankan bahwa hingga saat ini DPRD belum dapat menilai secara detail kelebihan maupun kekurangan kinerja Gubernur Kalimantan Timur karena belum adanya laporan resmi yang menjadi dasar evaluasi. “Karena kita memang belum bisa membuat laporan pertanggungjawaban dari hasil kerja mereka,” ujarnya.
Selain itu, Hasanuddin juga menyinggung pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan yang belum sepenuhnya ditinjau melalui kunjungan lapangan oleh DPRD. “Kalau APBD Perubahan, sejauh ini kita belum ada kunjungan untuk melihat hasilnya,” ucapnya.
Ia menjelaskan bahwa selama ini kunjungan yang dilakukan anggota DPRD lebih banyak berupa kunjungan daerah pemilihan (dapil). Kunjungan tersebut dilakukan ke seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Timur untuk melihat secara langsung bantuan yang disalurkan oleh pemerintah provinsi.
“Kami turun ke 10 kabupaten dan kota untuk melihat bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah,” tuturnya. Bantuan yang dimaksud umumnya berupa bantuan keuangan kepada daerah dalam rangka mendukung pembangunan dan pelayanan publik.
Terkait arah pembangunan daerah, Hasanuddin menilai terobosan yang dilakukan Gubernur Kalimantan Timur menunjukkan arah yang cukup positif. “Sejauh ini saya melihat terobosannya bagus,” katanya.
Ia secara khusus menyoroti rencana pembangunan infrastruktur yang menjangkau wilayah pedalaman, termasuk Kabupaten Mahakam Ulu. “Rencananya akan ada pembangunan infrastruktur sampai ke Kabupaten Mahakam Ulu,” ucapnya.
Hasanuddin berharap pembangunan infrastruktur jalan ke depan dapat lebih baik dibandingkan kondisi sebelumnya. Ia juga menyebut wilayah Berau mulai mendapatkan perhatian dalam agenda pembangunan. “Ke Berau juga sudah ada, karena kami diajak langsung oleh Gubernur,” katanya.
Ia menambahkan bahwa seluruh anggota DPRD dari daerah pemilihan kabupaten turut dilibatkan dalam peninjauan wilayah masing-masing. “Seluruh dapil kabupaten diajak oleh Gubernur untuk melihat wilayahnya masing-masing,” ujarnya.
Dengan berbagai rencana tersebut, Hasanuddin menyatakan optimisme bahwa pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur ke depan akan semakin membaik. []
Penulis: Yus Rizal Zulfikar | Penyunting: Agnes Wiguna