KEFAMENANU – Situasi perbatasan Indonesia dengan Timor Leste kembali memanas setelah seorang warga Desa Inbate, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur, diduga menjadi korban penembakan oleh aparat keamanan Timor Leste pada Senin (25/08/2025).
Camat Bikomi Nilulat, Saverianus Lake, membenarkan adanya insiden tersebut. Ia mengatakan korban kini sedang menjalani perawatan medis. “Betul ada warga kita yang ditembak. Sekarang dirawat di Puskesmas Inbate,” ujarnya.
Menurut keterangan Saverianus, peristiwa bermula dari perselisihan terkait batas negara antara TTU, Indonesia, dengan Distrik Oekusi, Timor Leste. Persoalan tanah di kawasan perbatasan tersebut telah lama menjadi sumber ketegangan. Warga Desa Inbate merasa kesal karena sebagian lahan pertanian mereka diduga dicaplok oleh warga Timor Leste. “Ada 12 hektar lebih yang digeser masuk,” ungkapnya.
Akibatnya, bentrokan sempat pecah pada Senin pagi. Situasi yang tadinya hanya berupa protes warga, berkembang menjadi kericuhan hingga menimbulkan korban. Saverianus bersama aparat terkait saat ini masih berada di lokasi untuk memantau dan menenangkan masyarakat.
Bupati TTU, Yosep Falentinus Delasalle Kebo, turut membenarkan laporan tersebut. “Betul. Ditembak oleh polisi perbatasan Timor Leste (UPF),” ujarnya singkat.
Sementara itu, dari pihak kepolisian Indonesia, Kasubsi PIDM Seksi Humas Polres TTU, Ipda Markus Wilco Mitang, menyampaikan bahwa pihaknya masih mengumpulkan informasi lebih lanjut. “Kami masih mengumpulkan bahan keterangan dan menyelidiki masalah itu,” kata Wilco.
Insiden ini menambah daftar panjang persoalan sengketa batas antara RI dan Timor Leste, terutama di wilayah-wilayah rawan seperti TTU. Masyarakat yang tinggal di perbatasan sering kali harus menghadapi ketidakpastian status lahan pertanian yang menjadi sumber mata pencaharian mereka. Sengketa perbatasan ini tidak hanya menyangkut aspek hukum dan kedaulatan negara, tetapi juga menyentuh langsung kehidupan sosial dan ekonomi warga setempat.
Kejadian terbaru ini memicu kekhawatiran akan potensi meningkatnya konflik horizontal antara warga kedua negara jika tidak segera ditangani dengan pendekatan dialog dan diplomasi. Pemerintah daerah TTU berharap agar persoalan batas wilayah segera mendapatkan penyelesaian yang adil melalui mekanisme bilateral, sehingga masyarakat perbatasan tidak terus menjadi korban dari ketidakjelasan batas negara.
Hingga kini, aparat gabungan masih disiagakan di lokasi untuk mengantisipasi kemungkinan adanya bentrokan lanjutan. Pihak keamanan juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk menjaga agar ketegangan tidak semakin meluas. []
Diyan Febriana Citra.