TANGERANG — Pemerintah pusat menilai proses pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh belum sepenuhnya tuntas. Dari total 18 kabupaten/kota yang terdampak, masih terdapat tujuh kabupaten yang membutuhkan perhatian khusus agar roda pemerintahan dan kehidupan masyarakat dapat kembali berjalan normal.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa sebagian besar wilayah Aceh sudah menunjukkan perkembangan positif. Namun demikian, masih ada daerah-daerah yang memerlukan intervensi lanjutan karena dampak bencana yang cukup parah.
“Untuk Aceh, memang yang paling berat terdampak. Dari 18 kabupaten, 11 sudah jauh membaik. Yang 7 lagi ini memerlukan atensi spesifik untuk dapat dipulihkan,” ujar Mendagri Tito Karnavian dalam konferensi pers pelepasan praja IPDN ke Aceh Tamiang di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (03/01/2026).
Adapun tujuh kabupaten yang dimaksud meliputi Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tengah, Gayo Lues, Bener Meriah, dan Pidie Jaya. Dari ketujuh wilayah tersebut, Aceh Tamiang disebut sebagai daerah dengan kondisi paling berat dan proses pemulihan yang masih membutuhkan waktu lebih panjang.
“Dari semua itu yang paling berat betul adalah Aceh Tamiang,” katanya.
Tito menjelaskan bahwa kondisi geografis menjadi salah satu faktor utama yang memperparah dampak banjir di Aceh Tamiang. Wilayah tersebut berada di dataran rendah dan dikelilingi kawasan perbukitan, sehingga aliran air dari daerah yang lebih tinggi terkonsentrasi di kawasan ini.
“Karena Tamiang itu terletak seperti mangkuk, dikelilingi oleh apa namanya itu, dari Gayo Lues dan Aceh Timur yang ketinggian, sehingga banjir melanda ke daerah cekungan ini,” lanjut Tito.
Dalam menilai apakah sebuah wilayah telah pulih dari bencana, Mendagri menekankan dua indikator utama. Pertama, berfungsinya kembali pemerintahan daerah secara normal. Kedua, bangkitnya aktivitas ekonomi masyarakat.
“Saya melihat Aceh Tamiang itu indikator bagi saya adalah dua hal, yaitu pulih itu adalah ketika pemerintahan berjalan dengan normal, pemerintahan daerah. Yang kedua adalah ekonomi berjalan, yang ditandai dengan aktivitas jual beli, pasar, restoran, hotel, warung, kafe, itu hidup,” imbuh Tito.
Berdasarkan pemantauan pemerintah sejak dua pekan terakhir hingga kunjungan Presiden Prabowo Subianto pada momentum pergantian tahun, Aceh Tamiang mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Sejumlah warung dan tempat usaha kecil sudah kembali beroperasi meskipun skalanya masih terbatas.
“Saat itu dua minggu lalu, belum. Kemarin dua hari yang lalu dengan Bapak Presiden, sebagian kecil ekonomi warung-warung, restoran, kafe-kafe sudah ada yang buka,” kata Tito.
Untuk mempercepat proses pemulihan, Kementerian Dalam Negeri mengerahkan 1.132 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ke Aceh Tamiang. Para praja tersebut ditugaskan membantu pemulihan pemerintahan daerah dan pelayanan publik.
“Satu adalah membangkitkan pemerintahan terutama kabupaten dulu. Bersih-bersih di sana. Maka mereka membawa alat, senjata mereka alat pembersih: sekop ya, kemudian cangkul,” kata Tito.
Selain membersihkan fasilitas pemerintahan, praja IPDN juga akan membantu mengaktifkan kembali layanan publik di lebih dari 200 desa yang masih terganggu.
“Lebih dari 200 di sana yang belum beroperasional. Dukcapil, layanan publik yang lain, itu harus bisa dihidupkan,” lanjut Tito.
Penugasan ini direncanakan berlangsung selama satu bulan dan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan praja IPDN. Pemerintah membuka peluang untuk memperpanjang masa tugas jika kondisi di lapangan masih membutuhkan dukungan tambahan. []
Diyan Febriana Citra.