CIANJUR – Upaya penguatan gizi masyarakat melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya difokuskan pada aspek kesehatan, tetapi juga diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Hal tersebut tergambar saat Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN, Wihaji, meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cipanas Sindangjaya 5 di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Rabu (04/03/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Wihaji menekankan bahwa pelaksanaan program di SPPG tersebut telah berjalan selaras dengan prinsip hilirisasi dan pemberdayaan masyarakat.
“Di SPPG ini hilirisasinya jalan, semua produksi dan pasokan bahan bakunya dari lokal, sehingga memberdayakan UMKM, masyarakatnya juga berdaya,” katanya pada Rabu (04/03/2026).
SPPG Cipanas Sindangjaya 5 diketahui melayani dua desa, yakni Sindangjaya dan Cipanas, dengan cakupan 12 satuan pendidikan yang melibatkan 2.860 siswa. Selain itu, program ini juga menyasar sekitar 290 penerima manfaat dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang dikenal dengan kelompok 3B. Dengan cakupan tersebut, keberadaan SPPG dinilai strategis dalam mendukung pemenuhan gizi sekaligus memperkuat ketahanan keluarga.
Menurut Wihaji, keterlibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam rantai produksi menjadi nilai tambah tersendiri.
“Produksi dari UMKM ini menjadi langkah baik untuk mewujudkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak hanya meningkatkan gizi anak bangsa, tetapi juga meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar,” ujar Wihaji.
Dukungan terhadap pemberdayaan ekonomi lokal juga disampaikan Wakil Ketua Umum Bidang Peternakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Cecep Muhammad Wahyudin. Ia menjelaskan bahwa selama bulan puasa, SPPG Cipanas Sindangjaya 5 tetap memproduksi makanan siap masak atau ready to cook secara mandiri.
“Ini yang perlu diluruskan kepada masyarakat. Makanan ready to cook itu bukan berarti ultra proses atau UPF, karena ini 85 persennya sayur dan protein, 25 persennya olahan,” ujar Cecep.
Ia mengungkapkan, terdapat 18 UMKM serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang terlibat aktif memasok bahan baku untuk Program MBG di lokasi tersebut. Keterlibatan mereka diawasi secara ketat guna memastikan kualitas dan keberlanjutan distribusi bahan pangan.
“18 itu yang kita awasi betul-betul agar rantai pasok kita juga terjaga. Semakin banyak pemasok, semakin beragam, semakin baik untuk pemerataan ekonomi masyarakat,” tuturnya.
Tak hanya aspek produksi dan distribusi, evaluasi rutin juga menjadi perhatian. Cecep menyebutkan bahwa setiap bulan diadakan pertemuan yang melibatkan kepala posyandu dan kepala sekolah dalam bentuk gathering. Kegiatan tersebut bertujuan melakukan evaluasi sekaligus penyegaran agar implementasi Program MBG semakin berkualitas.
“SPPG ini juga punya juru masak berpengalaman. Ada yang sudah pernah masak untuk jamaah haji di Arab Saudi selama kurang lebih tujuh tahun, jadi kualitasnya tidak perlu diragukan lagi,” ucap Cecep.
Sementara itu, Kepala SPPG Cipanas Sindangjaya 5, Anggi Awaludin, menjelaskan bahwa pihaknya turut memperhatikan kesejahteraan Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang bertugas mendistribusikan makanan bagi kelompok 3B.
“Insentif kami berikan dua minggu sekali, Rp1.000 per ompreng sesuai Peraturan Presiden, yang dihitung diantarkan selama enam hari, tidak dua kali saja. Ada dua titik di sini yang khusus melayani MBG untuk 3B,” kata Anggi.
Dengan model pelaksanaan yang terintegrasi antara pemenuhan gizi dan pemberdayaan ekonomi, SPPG Cipanas Sindangjaya 5 dinilai menjadi contoh implementasi program yang tidak hanya berorientasi pada kesehatan, tetapi juga memperkuat kemandirian masyarakat desa. []
Diyan Febriana Citra.