Menhan Tegaskan Bantuan untuk Aceh Bukan Bantuan Asing

Menhan Tegaskan Bantuan untuk Aceh Bukan Bantuan Asing

Bagikan:

MAKASSAR – Pemerintah pusat kembali menegaskan posisi dan kebijakan nasional dalam penanganan bencana di sejumlah wilayah Sumatera setelah muncul perbincangan mengenai bantuan yang diterima Pemerintah Provinsi Aceh dari pihak luar negeri. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menilai bahwa kemampuan Indonesia dalam merespons situasi darurat sebenarnya sudah jauh lebih matang dibanding masa lalu, sehingga dukungan dari luar negeri bukan menjadi kebutuhan utama.

Pernyataan ini disampaikan Menhan saat melakukan kunjungan kerja di Makassar, Selasa (09/12/2025). Ia menjelaskan bahwa bantuan yang diterima Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, bukanlah bantuan resmi dari negara asing, melainkan dukungan personal yang bersifat khusus.

“Sebetulnya yang dimaksud itu adalah personal yang dari Cina itu, itu bukan bantuan asing, itu bantuan personal kepada Mualem yang mau mencari jasad-jasad dari para korban bencana,” ujarnya.

Sjafrie menuturkan bahwa penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Ia memastikan bahwa seluruh operasi tanggap darurat yang sedang berjalan sudah ditangani oleh berbagai instansi nasional, mulai dari kementerian hingga lembaga teknis.

“Tetapi secara keseluruhan penanggulangan bencana yang ada di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, serta Aceh, itu ditanggulangi secara mandiri,” tegasnya.

Menurut Menhan, Presiden Prabowo Subianto telah melakukan evaluasi atas sistem penanggulangan bencana yang berjalan, termasuk respons cepat terhadap banjir dan longsor yang terjadi beberapa waktu terakhir. Ia menggarisbawahi bahwa negara memiliki sumber daya dan struktur organisasi yang kini jauh lebih siap.

“Beliau sudah mengambil suatu evaluasi bahwa bencana ini adalah bencana yang bisa kita atasi oleh bangsa sendiri,” kata Sjafrie.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa kesiapan Indonesia bukan hanya soal logistik dasar, tetapi juga meliputi kekuatan alat utama militer dari tiga matra yang dapat dikerahkan untuk evakuasi, distribusi bantuan, hingga operasi pencarian.

“Kita mempunyai logistik yang cukup, kita punya obat-obatan yang cukup, kita mempunyai tenaga medis yang sangat memberi bantuan yang berasal dari kampus-kampus, dari universitas. Dan ini kita kolaborasikan menjadi satu sistem penanggulangan bencana,” ujarnya.

Sjafrie juga menyebutkan bahwa kapasitas Indonesia saat ini sangat berbeda dibanding kondisi saat tsunami Aceh dua dekade lalu. Menurutnya, tingkat kemandirian negara dalam menghadapi bencana kini jauh lebih kuat.

“Kita mampu lakukan secara kemampuan yang ada. Ini berbeda dengan saat dulu kita menghadapi tsunami, kita mengalami kesulitan karena kita tidak punya kemandirian. Sekarang kita mandiri untuk mengatasi yang ada di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat,” pungkasnya.

Dengan ketegasan tersebut, pemerintah menegaskan bahwa seluruh upaya penanganan pada tiga provinsi terdampak tetap berada dalam koordinasi nasional, dengan fokus menjaga keselamatan warga dan mempercepat pemulihan wilayah bencana. []

Diyan Febriana Citra.

Bagikan:
Berita Daerah Hotnews