DENPASAR — Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat Papua atas insiden pembakaran Mahkota Cenderawasih oleh jajaran Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Papua. Permintaan maaf itu menjadi bentuk tanggung jawab moral sekaligus refleksi pemerintah terhadap pentingnya menghormati nilai-nilai adat dan budaya setempat.
“Atas nama Kementerian Kehutanan, saya mohon maaf agar apa yang terjadi ini menjadi catatan dan saya rencana hari ini akan mengumpulkan secara Zoom (daring) seluruh BKSDA untuk menginventarisasi lagi apa yang di masyarakat itu dianggap tabu atau sakral, sehingga ketika ada penegakan hukum tidak melanggar hal semacam ini,” kata Menhut Raja Juli Antoni dalam kunjungan kerja bersama Komisi IV DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (27/10/2025).
Raja Juli menjelaskan, secara hukum, pemusnahan barang bukti berupa ofset dan mahkota Cenderawasih yang dilakukan BKSDA sebenarnya tidak menyalahi aturan karena merupakan bagian dari proses penegakan hukum terhadap perdagangan satwa dilindungi. Namun, ia mengakui bahwa langkah tersebut mengabaikan konteks sosial budaya masyarakat Papua.
“Secara hukum tindakan tersebut benar, namun jika memperhatikan kearifan lokal, tindakan jajarannya tidak kontekstual yang mengakibatkan ketersinggungan masyarakat Papua,” ujarnya.
Menyadari kekeliruan itu, Menhut menegaskan telah mengirim pejabat eselon satu ke Papua untuk berdialog langsung dengan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan mahasiswa. Ia menilai pendekatan dialogis jauh lebih efektif dalam mengembalikan kepercayaan publik.
“Jadi agar hal ini tidak terjadi di Papua, juga di Bali, dan sebagainya. Saya akan mengumpulkan semua kepala balai secara daring untuk menggali kembali nilai-nilai kearifan lokal, tabu, istilah-istilah lokal yang mengarahkan untuk kita berhati-hati,” tutur Raja Juli.
Dari kasus Mahkota Cenderawasih ini, ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara penegakan hukum lingkungan dan penghormatan terhadap nilai-nilai adat. Raja Juli juga menyoroti ancaman terhadap populasi burung Cenderawasih, satwa endemik Papua yang menjadi simbol kebanggaan masyarakat setempat.
“Tantangan kita di Burung Cenderawasih memang pertumbuhan liarnya yang luar biasa sekarang, burung ini banyak jenisnya dan tidak semua berhasil di penangkaran, banyak sekali tantangan-tantangannya, lebih pemalu, suhu udara tertentu, gelapnya juga tertentu,” katanya, sembari menambahkan hanya satu jenis Cenderawasih yang berhasil dikembangbiakkan.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI, Sulaeman L Hamzah, yang turut hadir dalam pertemuan itu, meminta Menhut segera memberikan penjelasan resmi kepada publik. Ia menilai protes keras masyarakat Papua menunjukkan pentingnya pemerintah lebih sensitif terhadap makna budaya yang melekat pada Mahkota Cenderawasih.
“Pemusnahan barang yang disita itu ternyata menimbulkan reaksi keras dari berbagai daerah. Pak Menteri saya minta untuk bisa membuat keterangan untuk meredakan reaksi masyarakat,” ujar Sulaeman. []
Diyan Febriana Citra.