MAUMERE — Kunjungan kerja Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono ke Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (26/02/2026), menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk mendorong percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis masyarakat pesisir. Kunjungan ini sekaligus menjadi ajang verifikasi lapangan atas sejumlah usulan strategis yang telah disampaikan Pemerintah Kabupaten Sikka kepada pemerintah pusat.
Menteri Sakti tiba di Bandara Frans Seda Maumere pada Kamis (26/02/2026) pagi menggunakan jet pribadi berwarna putih. Setibanya di Maumere, ia disambut jajaran pemerintah daerah, antara lain Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago, Wakil Bupati Simon Subandi Supriadi, Ketua DPRD Sikka Stefanus Sumandi, serta Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sikka, Paulus Bangkur. Penyambutan berlangsung singkat sebelum rombongan langsung bergerak menuju lokasi peninjauan lapangan.
Agenda utama kunjungan tersebut adalah meninjau calon lokasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kelurahan Wuring Nangahure. Program ini digadang-gadang sebagai salah satu skema nasional untuk memperkuat ekosistem ekonomi nelayan melalui penyediaan infrastruktur terpadu dan berkelanjutan.
Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sikka, Paulus Bangkur, menjelaskan bahwa kunjungan Menteri Sakti berkaitan langsung dengan usulan enam titik pengembangan sektor kelautan dan perikanan yang diajukan daerah. Enam lokasi tersebut terdiri atas empat kampung nelayan dan dua kampung budidaya rumput laut yang dinilai potensial untuk dikembangkan.
“Yang dikunjungi oleh pak Menteri adalah kampung nelayan Kelurahan Wuring Nangahure. Sementara tiga lokasi kampung nelayan Desa Reroroja, Kelurahan Wolomarang, dan Desa Nangahale tidak ada lahan yang sesuai persyaratan KKP,” jelasnya.
Paulus menuturkan, salah satu kendala utama dalam pengajuan kampung nelayan adalah keterbatasan lahan. Berdasarkan ketentuan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), lokasi kampung nelayan harus memiliki luas minimal satu hektare agar dapat menampung fasilitas penunjang secara optimal.
“Lahan yang kita sudah diukur lebih kurang enam ribuan meter persegi,” katanya.
Meski demikian, pemerintah daerah tetap berharap lokasi di Kelurahan Wuring Nangahure dapat dipertimbangkan sebagai sentra pengembangan kampung nelayan terpadu. Paulus menyebutkan bahwa konsep kampung nelayan yang diusulkan tidak hanya berfokus pada aktivitas penangkapan ikan, tetapi juga mencakup fasilitas pendukung yang mampu meningkatkan nilai tambah hasil laut.
“Seperti di Flores Timur fasilitas penunjang dan pendukung lengkap, ada cold storage, bengkel, pabrik es, gerai pengolahan, dan pangkalan solar,” bebernya.
Menurut Paulus, keberadaan fasilitas tersebut sangat penting untuk memperkuat rantai pasok perikanan, menekan biaya operasional nelayan, serta menjaga kualitas hasil tangkapan. Dengan dukungan pemerintah pusat, kampung nelayan di Sikka diharapkan dapat menjadi model pengelolaan perikanan berbasis komunitas yang berkelanjutan.
Kunjungan kerja Menteri Sakti ini pun dipandang sebagai sinyal positif bagi daerah, sekaligus membuka peluang sinergi lebih luas antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan potensi kelautan dan perikanan di wilayah timur Indonesia. []
Diyan Febriana Citra.