SERANG – Pemerintah terus menegaskan komitmennya untuk memperluas akses kepemilikan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Salah satu upaya konkret itu terlihat dalam kegiatan akad massal rumah subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang digelar di Perumahan Banten Indah, Kota Serang, Banten, Sabtu (20/12/2025). Acara tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.
Dalam kesempatan itu, Maruarar menekankan bahwa penyediaan hunian terjangkau bukan sekadar program rutin, melainkan bagian dari strategi besar pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ia menyebut, kemudahan akses pembiayaan menjadi kunci utama agar masyarakat dari berbagai latar belakang pekerjaan dapat memiliki rumah sendiri.
Menurut Maruarar, skema pembiayaan rumah subsidi saat ini dirancang sangat ramah bagi MBR. Pemerintah bersama perbankan, khususnya Bank BTN, memberikan berbagai insentif yang meringankan beban calon pembeli rumah. Mulai dari tenor panjang, cicilan rendah, hingga keringanan biaya administrasi.
“Cicilan dari Bank BTN tenor 20 tahun, angsuran nya Rp1,1 juta. Uang muka (DP) hanya 1 persen, kemudian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) juga sudah gratis. Ini sangat bagus sekali,” ujar Maruarar.
Ia menambahkan, kebijakan tersebut memungkinkan berbagai profesi yang selama ini kesulitan mengakses kredit perumahan, seperti tenaga kependidikan, asisten rumah tangga, hingga pedagang kecil, untuk akhirnya memiliki hunian tetap. Dengan skema tersebut, pemerintah berharap tidak ada lagi masyarakat produktif yang harus berpindah-pindah kontrakan tanpa kepastian tempat tinggal.
Dalam dialog langsung dengan para penerima rumah subsidi, Maruarar mengapresiasi kisah-kisah warga yang akhirnya dapat mewujudkan impian memiliki rumah. Salah satunya adalah Mahfud, seorang tenaga Tata Usaha (TU) di salah satu SMK di wilayah tersebut. Mahfud mengaku telah lama mendambakan rumah sendiri setelah bertahun-tahun tinggal di rumah kontrakan.
“Luar biasa senang sekali, ini rumah impian. Sebelumnya sudah sering pindah kontrakan dan menumpang. Selain cicilan ringan, lokasinya juga bebas banjir dan keamanannya bagus,” kata Mahfud kepada Menteri.
Bagi pemerintah, testimoni warga seperti Mahfud menjadi indikator keberhasilan program perumahan subsidi. Maruarar menilai, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga keuangan, hingga pengembang perumahan.
Lebih lanjut, Maruarar mengungkapkan bahwa program FLPP mencatatkan capaian tertinggi sepanjang sejarah pelaksanaannya. Hingga tahun ini, penyaluran rumah subsidi mencapai angka yang belum pernah terjadi sebelumnya.
“Hari ini tercatat rekor 266.000 unit. Paling besar sebelumnya dari inisiasi program FLPP tahun 2010 adalah di tahun 2023 dengan 229.000 unit. Ini berkat dukungan semua pihak, perbankan, pengembang, dan konsumen,” pungkas nya.
Ke depan, pemerintah berkomitmen untuk terus memperluas cakupan program perumahan subsidi, baik dari sisi jumlah unit maupun pemerataan lokasi. Langkah ini diharapkan tidak hanya memberikan hunian layak, tetapi juga mendorong stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi di daerah. []
Diyan Febriana Citra.