BANDUNG – Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang melarang kegiatan study tour ke luar daerah kembali menuai gelombang penolakan. Para pekerja pariwisata yang tergabung dalam Solidaritas Para Pekerja Pariwisata Jawa Barat (S-P3JB) menyatakan kekecewaannya dan mengancam akan menggelar aksi lanjutan di tingkat nasional jika tidak ada tanggapan dari pemerintah provinsi hingga 25 Agustus 2025.
Langkah tersebut bukan tanpa alasan. Kebijakan yang diterapkan tanpa proses dialog dinilai menghentikan denyut ekonomi sektor pariwisata secara tiba-tiba. Banyak pelaku usaha terpaksa menutup operasional, memutus hubungan kerja karyawan, dan bahkan menghadapi kebangkrutan.
“Kalau sampai tanggal itu tidak ada kejelasan, kami akan aksi lagi bahkan sampai ke Istana Presiden di Jakarta,” tegas Herdis Subarja, Koordinator S-P3JB, Kamis (07/08/2025).
Menurut Herdis, pelarangan study tour ke luar provinsi telah mengakibatkan kerugian besar dalam waktu singkat. Sektor transportasi, perhotelan, hingga kuliner mengalami penurunan omzet drastis. Salah satu efek langsungnya adalah pemutusan hubungan kerja karyawan di perusahaan otobus (PO Bus) yang selama ini menggantungkan pemasukan dari kegiatan wisata pelajar.
“Banyak yang sudah tidak bisa bekerja. Pendapatan nol, bahkan kebutuhan hidup pun sulit dipenuhi,” ungkapnya.
S-P3JB juga menyayangkan sikap gubernur yang dinilai tertutup terhadap masukan dari para pelaku industri wisata. “Gubernur menganggap keputusannya paling benar, padahal faktanya sangat merugikan kami,” tambah Herdis.
Sebelumnya, S-P3JB telah menggelar unjuk rasa di Gedung Sate dan DPRD Jabar pada 21 Juli 2025. Aksi tersebut melibatkan ribuan orang yang memblokade Flyover Pasupati dan menyebabkan kemacetan parah hingga malam hari. Namun, hingga saat ini belum ada solusi konkret dari pemerintah provinsi.
“Kami sudah mencoba berdialog lewat Dinas Pariwisata, Dinas Tenaga Kerja, Dinas UMKM, dan Dinas Perhubungan, tapi semua belum membawa hasil,” ucap Herdis.
Kini, mereka mengambil langkah lebih lanjut dengan mengirim surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto dan Ketua DPR RI Puan Maharani agar pemerintah pusat turun tangan.
“Kalau terus dibiarkan, kami akan mogok massal. Ini kondisi darurat, pariwisata sekarat,” kata Herdis.
Sektor pariwisata memang menjadi salah satu tulang punggung ekonomi daerah. Larangan study tour ke luar Jabar disebut telah memutus rantai distribusi ekonomi yang menghidupi pelaku usaha kecil hingga besar.
“Bukan hanya kehilangan pekerjaan, tapi masa depan kami pun ikut hilang kalau ini terus dibiarkan,” tutup Herdis dengan nada kecewa. []
Diyan Febriana Citra.