PANGANDARAN – Penolakan terhadap rencana atau keberadaan keramba jaring apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran kian menguat. Sebanyak 19 komunitas pelaku wisata di Kabupaten Pangandaran sepakat membentuk Forum Komunikasi Para Pelaku Wisata Pangandaran. Deklarasi ini berlangsung di Susi International Beach Strip, Pamugaran, Rabu (13/08/2025), dan dihadiri sejumlah tokoh, termasuk mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Ketua HNSI Pangandaran Jeje Wiradinata, serta perwakilan pemerintah daerah.
Sekretaris forum, Iwan Sofa, menyampaikan bahwa visi dan misi Kabupaten Pangandaran jelas memposisikan wilayah ini sebagai destinasi wisata unggulan. Menurutnya, keberadaan KJA di kawasan wisata utama tidak sejalan dengan kebijakan pembangunan daerah, khususnya di sektor pariwisata.
“Pantai Timur merupakan lokasi pengembangan wisata air. Jika diisi keramba jaring apung, akan mengganggu atraksi wisata bahari,” ujarnya.
Iwan memaparkan, dari total 91 kilometer garis pantai di Pangandaran, hanya dua kawasan yang selama ini menjadi pusat aktivitas wisata, yakni Pantai Pangandaran dan Batu Karas. Pantai Timur, kata dia, memiliki potensi besar untuk mendukung ekonomi masyarakat melalui kegiatan wisata air.
Ia menambahkan, pantai timur juga tercantum dalam regulasi nasional dan peraturan daerah tata ruang laut provinsi sebagai wilayah konservasi. Status ini menuntut perlindungan ketat demi menjaga kelestarian lingkungan serta keseimbangan ekosistem laut.
“Wilayah ini juga menjadi tempat beroperasinya nelayan pinggiran dan tradisional yang sudah berlangsung turun-temurun,” ungkapnya.
Menurut forum, kehadiran KJA tidak hanya berpotensi merusak lingkungan dan ekosistem laut, tetapi juga mengancam keberlangsungan mata pencaharian nelayan lokal. Selain itu, dampak visual dari keramba akan mengurangi estetika pantai dan menghalangi panorama laut yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan.
“Keramba jaring apung akan mengganggu jalur operasi nelayan tradisional, merusak pemandangan, dan membatasi area aktivitas wisata bahari. Ini akan menurunkan minat wisatawan untuk datang,” tegas Iwan.
Forum menilai, pantai timur adalah “jantung penggerak” ekonomi Pangandaran, di mana sektor pariwisata berperan penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Jika kawasan ini terhalang KJA, maka efek domino terhadap perekonomian lokal tidak bisa dihindari.
Atas dasar itulah, forum dan masyarakat menyampaikan penolakan tegas kepada Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami, dengan harapan aspirasi tersebut diteruskan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
“Kami menuntut agar pantai timur tetap menjadi kawasan konservasi dan pariwisata, bebas dari keramba jaring apung, demi masa depan ekonomi dan lingkungan Pangandaran,” pungkas Iwan. []
Diyan Febriana Citra.