BALIKPAPAN — Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) kembali menyiapkan langkah lanjutan untuk mengurangi risiko banjir di kawasan sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN). Upaya tersebut diwujudkan dengan rencana pembangunan empat proyek pengendalian banjir yang dijadwalkan mulai dikerjakan pada 2026 hingga 2028 menggunakan skema kontrak tahun jamak atau multi years contract (MYC).
Keempat proyek ini menjadi bagian dari pengendalian banjir tahap II di kawasan IKN dan akan dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV Samarinda. Adapun sungai-sungai yang masuk dalam daftar penanganan meliputi Sungai Sanggai, Sungai Sepaku, Sungai Tengin, dan Sungai Seluang. Penanganan tersebut diarahkan untuk memperkuat sistem perlindungan wilayah permukiman yang selama ini kerap terdampak luapan air saat hujan deras.
Kepala BWS Kalimantan IV Samarinda, Andri Rachmanto Wibowo, menyampaikan bahwa saat ini pihaknya masih memproses perizinan kontrak tahun jamak yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setelah seluruh perizinan selesai, proyek akan memasuki tahapan lelang.
“Tender diperkirakan berlangsung selama tiga sampai empat bulan,” kata Andri, Rabu (14/01/2026).
Ia menjelaskan, upaya pengendalian banjir di kawasan IKN, khususnya Kecamatan Sepaku, sebenarnya telah dilakukan secara bertahap sejak 2022 hingga 2025. Pada tahap sebelumnya, pekerjaan telah mencakup sejumlah sungai utama seperti Sungai Sepaku, Sungai Sanggai, Sungai Seluang, Sungai Tengin, serta Sungai Pemaluan. Namun demikian, masih terdapat beberapa segmen sungai yang belum dapat ditangani secara optimal.
Kendala utama yang dihadapi, menurut Andri, adalah belum rampungnya proses pembebasan lahan di sejumlah titik. Akibatnya, penanganan tidak bisa dilakukan secara menyeluruh. Meski demikian, ia menyatakan optimisme bahwa seluruh program pengendalian banjir dapat dituntaskan pada tahap kedua ini.
Fokus penanganan banjir pada tahap lanjutan ini diarahkan ke wilayah di luar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Lokasi prioritas meliputi RT 01 dan RT 02 Kelurahan Sepaku, anak Sungai Sepaku, Sungai Seluang di patok 52 Desa Sukaraja, serta Sungai Sanggai. Wilayah-wilayah tersebut selama ini dikenal sebagai kawasan rawan banjir ketika intensitas hujan meningkat.
Secara teknis, pekerjaan pengendalian banjir meliputi normalisasi sungai, pembangunan dan penguatan tanggul, peningkatan kapasitas jembatan, hingga pembangunan kolam retensi. Seluruh infrastruktur tersebut dirancang untuk menampung debit banjir rencana dengan kala ulang 100 tahun.
“Desain pengendalian banjir menggunakan kala ulang Q100 tahun dengan luasan wilayah terlindungi mencapai 3.055 hektar,” ujar Andri.
Kebutuhan percepatan proyek ini semakin terasa menyusul kejadian banjir yang masih berulang di kawasan sekitar IKN. Salah satu peristiwa terbaru terjadi di Desa Sukaraja, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), pada Minggu (11/01/2026) dini hari. Luapan Sungai Seluang menyebabkan puluhan rumah warga terendam air.
Kepala Pelaksana BPBD PPU, M. Sukadi Kuncoro, mengatakan air mulai memasuki permukiman warga di RT 24 dan RT 25 sekitar pukul 04.00 WITA setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut selama lebih dari empat jam.
“Banjir dipicu hujan deras sejak pukul 03.00 hingga 07.00 WITA yang menyebabkan daerah aliran sungai meluap. Sebanyak 129 jiwa dari 41 kepala keluarga terdampak,” kata Kuncoro.
Data BPBD mencatat tinggi muka air di halaman rumah warga mencapai 50 hingga 80 sentimeter, sementara genangan di dalam rumah berkisar 10 hingga 15 sentimeter. Di RT 24 terdapat tujuh rumah terdampak, sedangkan di RT 25 sebanyak 34 rumah terendam.
Kondisi ini mempertegas pentingnya penyelesaian proyek pengendalian banjir secara menyeluruh agar pembangunan IKN berjalan seiring dengan perlindungan keselamatan dan kenyamanan masyarakat di sekitarnya. []
Diyan Febriana Citra.