SAMARINDA – Pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat mulai terasa dampaknya di sejumlah sektor di Kota Samarinda. Kebijakan ini memaksa Pemerintah Kota Samarinda melakukan rasionalisasi beberapa pos belanja daerah, namun belanja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tetap aman karena hak konstitusional anggota dewan dijamin undang-undang. Kebijakan ini menimbulkan kritik pedas terkait prioritas pengelolaan keuangan daerah, terutama saat masyarakat merasakan tekanan pemangkasan anggaran.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Samarinda akan diperlakukan sama dalam pengelolaan belanja, termasuk sekretariat DPRD. Namun, ia menekankan bahwa hak-hak konstitusional anggota dewan tidak bisa dikurangi.
“Semua OPD berarti semuanya, tapi belanja-belanja wajib bagi DPR yang dijamin undang-undang kita enggak bisa koreksi,” ujar Andi Harun saat ditemui di Hotel Mercure, Kamis (16/10/2025) sore.
Ia menjelaskan bahwa terdapat perbedaan antara belanja wajib yang menjadi hak konstitusional anggota DPRD dengan belanja lain yang bersifat administratif atau operasional di sekretariat lembaga.
“Misalnya reses, tunjangan, yang sudah sesuai aturan, yaitu memang hak konstitusional bagi anggota DPR,” jelasnya.
Andi menegaskan bahwa belanja pimpinan dan anggota DPRD yang dijamin konstitusi tidak dapat dilakukan pemangkasan.
“Kalau belanja pimpinan anggota DPRD yang sudah dijamin konstitusi, kita enggak bisa melakukan pemangkasan karena itu semua sudah diatur sesuai dengan undang-undang,” tegasnya.
Meski begitu, pemerintah kota memiliki kewenangan untuk menunda belanja sekretariat yang bersifat administratif, serupa dengan perlakuan terhadap OPD lain.
“Tapi belanja-belanja sekretariat yang bisa kita tunda, yang diperlakukan sama dengan organisasi perangkat daerah lain, di sekretariat perangkat daerah lain, itu akan sama perlakuannya dengan di sekretariat DPRD,” katanya.
Langkah ini menunjukkan komitmen Pemkot Samarinda dalam menjaga keseimbangan antara efisiensi pengelolaan keuangan daerah dan penghormatan terhadap hak konstitusional anggota dewan. Namun, sebagian pihak menilai kebijakan ini menimbulkan ketimpangan antara perlindungan anggaran DPRD dan tekanan pemangkasan bagi program publik.
Di sisi lain, penyesuaian fiskal yang dilakukan pemerintah pusat memaksa Pemkot Samarinda melakukan rasionalisasi anggaran pada beberapa pos belanja, meski program prioritas tetap dipertahankan. Salah satunya adalah Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya), yang menurut Andi Harun tetap berjalan aman.
“Kami pastikan bahwa Probebaya aman, Probebaya pasti aman, kita sudah hitung semuanya,” ujarnya usai kegiatan di Hotel Mercure.
Ia menjelaskan bahwa meskipun ada penghematan, hal itu tidak akan mempengaruhi kelanjutan program-program yang menyentuh langsung masyarakat.
“Biaya-biaya pemeliharaan jalan, drainase tetap jalan, tapi apakah kita akan membangun kolam retensi baru, membangun jalan baru, itu yang masih tanda tanya,” jelasnya.
Prioritas utama Pemkot tetap menjaga keberlanjutan infrastruktur yang ada. “Tapi pemeliharaan jalan yang ada pasti tetap kita lokasikan,” tegasnya.
Andi menekankan bahwa keputusan menunda beberapa proyek pembangunan baru merupakan langkah kehati-hatian agar tidak menimbulkan beban keuangan di masa depan, terutama di tengah kondisi pendapatan daerah yang belum stabil.
“Untuk membangun baru, misalnya nih contoh, di perencanaan kita teras tahap ketiga di tahun depan itu ada dalam perencanaan, tapi kemungkinan kita sulit untuk diwujudkan,” katanya.
“Saya dan Pak Wali harus menahan diri untuk tidak memaksakan itu karena kondisi keuangan,” pungkasnya.
Wali kota juga menekankan bahwa pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur dasar tetap menjadi prioritas meski menghadapi pemangkasan anggaran pusat.
“Kita utamakan pada pelayanan infrastruktur dasar, termasuk pelayanan publik,” ujar Andi Harun.
Andi menilai kondisi pemangkasan anggaran mendadak sebagai tantangan yang harus dihadapi dengan strategi, bukan keluhan.
“Nanti tahun 2027 baru kita rebound, pemangkasan dilakukan tapi kita bekerja untuk meningkatkan pendapatan di luar TKD supaya kita bisa kembali membiayai pembangunan kita secara signifikan pada 2027,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya introspeksi dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Ini kan hanya karena waktunya mendadak, tiba-tiba pemangkasan di ujung tahun ini, tapi ini pelajaran buat kita,” ungkapnya.
Andi juga mengapresiasi kebersamaan dan loyalitas ASN di lingkungan Pemkot untuk menjaga pelayanan publik tetap berjalan maksimal.
“Kalau seluruh ASN, seluruh pegawai di lingkungan pemerintah kompak seperti tadi, mereka semua tadi membangun komitmen,” katanya.
“Anda tahu, ayo Pak Wali, kita sama-sama bekerja untuk tetap optimis di tengah kebijakan pemangkasan TKD,” ucapnya menirukan semangat para pegawai.
Meski pemerintah kota menekankan perlindungan terhadap hak konstitusional DPRD dan kelangsungan program prioritas, kritik tetap muncul dari berbagai pihak terkait prioritas alokasi anggaran. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan fiskal, transparansi, dan kemampuan Pemkot Samarinda dalam menghadapi tekanan anggaran tanpa merugikan kepentingan masyarakat luas. []
Penulis: Yus Rizal Zulfikar | Penyunting: Agnes Wiguna