SAMARINDA – Pemerintah Kota Samarinda kini menempuh langkah baru untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik melalui pemanfaatan teknologi digital. Salah satu upaya yang tengah dipersiapkan adalah pengembangan aplikasi khusus guna memantau jalannya Program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Inovasi ini diharapkan mampu menjawab kritik masyarakat terkait transparansi penyaluran program, sekaligus memberikan ruang partisipasi bagi warga untuk melaporkan kendala di lapangan.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Samarinda, Aji Syarif Hidayatullah, mengungkapkan bahwa progres pembangunan aplikasi tersebut saat ini baru mencapai sekitar 40 persen. Meski demikian, sejumlah fitur utama seperti pusat data penerima manfaat dan kanal pengaduan telah mulai difokuskan penyelesaiannya.
“Aplikasi pelaporan MBG itu belum selesai, masih terus kita bangun. Kalau sudah rampung, akan kita sosialisasikan agar masyarakat bisa ikut memantau,” jelas Aji saat dikonfirmasi pada Kamis (02/10/2025).
Menurutnya, fungsi utama aplikasi ini tidak hanya sebatas wadah laporan masyarakat. Sistem digital tersebut juga akan menjadi basis data yang lebih komprehensif mengenai penerima program MBG, termasuk rincian jumlah sekolah, data siswa, serta distribusi makanan bergizi di berbagai wilayah.
“Jadi misalnya di suatu daerah, langsung bisa dilihat berapa sekolahnya, berapa siswa yang wajib mendapatkan MBG. Itu akan langsung tercatat dalam sistem,” terang Dayat, sapaan akrabnya.
Selain penyediaan data, aplikasi juga dirancang agar mampu mempercepat jalur komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah kota. Warga bisa melaporkan kendala secara langsung dan laporan itu dapat dipantau segera oleh Wali Kota Samarinda. Dengan sistem ini, pemerintah bertekad memangkas jalur birokrasi agar penanganan masalah lebih cepat dilakukan.
“Kalau ada masalah, laporan bisa segera masuk melalui aplikasi. Dengan begitu, pimpinan daerah dapat langsung mengetahui kondisi di lapangan tanpa harus menunggu lama,” imbuh Aji.
Lebih jauh, Diskominfo menekankan pentingnya aspek keamanan data dan integrasi dengan dinas-dinas teknis lain. Hal ini dilakukan agar aplikasi benar-benar berfungsi optimal, bukan sekadar formalitas. Aji menegaskan, pihaknya memilih untuk menyempurnakan terlebih dahulu sistem yang sedang dibangun ketimbang merilis aplikasi dengan banyak kekurangan.
“Daripada terburu-buru meluncurkan tapi masih banyak kelemahan, lebih baik kami pastikan dulu aplikasinya matang. Harapannya, masyarakat benar-benar merasa terbantu, bukan sebaliknya,” tandasnya.
Langkah Pemkot Samarinda ini menunjukkan arah kebijakan baru dalam memanfaatkan teknologi informasi. Tidak hanya sekadar memperluas akses digital, tetapi juga menghadirkan sarana partisipasi publik dalam pengawasan program pemerintah. Jika benar-benar berjalan efektif, aplikasi MBG diyakini dapat menjadi model transparansi yang bisa ditiru daerah lain. []
Diyan Febriana Citra.