SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus memantapkan langkah menuju perwujudan kebijakan berbasis data yang lebih akurat dan merata. Menjelang pelaksanaan Pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) pada 1–31 Oktober 2025, ratusan petugas lapangan mengikuti pelatihan intensif agar siap menjalankan tugasnya di masyarakat.
Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya, M. Fikser, menjelaskan bahwa DTSEN bukan sekadar agenda administratif, melainkan fondasi penting bagi perumusan program pemerintah. Dengan pemutakhiran data ini, seluruh kebijakan sosial ekonomi akan bersandar pada informasi yang sama dan terintegrasi.
“DTSEN adalah program strategis pemerintah untuk menyatukan data kependudukan dan sosial ekonomi warga dengan mencocokkannya menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK),” kata Fikser, Sabtu (27/09/2025).
Ia menegaskan ada tiga tujuan utama dari program tersebut. Pertama, menciptakan Satu Data yang bisa dijadikan rujukan oleh seluruh lembaga, mulai dari penyaluran subsidi hingga perlindungan sosial. Kedua, memastikan bantuan pemerintah lebih tepat sasaran dengan menekan risiko salah penerima.
“Tanpa data terbaru, bantuan sosial akan berisiko salah sasaran. Ini adalah upaya kami meminimalisir inclusion error dan exclusion error,” jelasnya.
Ketiga, data yang selalu diperbarui akan memperkuat perencanaan jangka panjang, khususnya di sektor kesehatan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan berbasis bukti (evidence-based).
Agar program ini berjalan lancar, Pemkot meminta partisipasi penuh warga. Nantinya, petugas yang telah mendapat pelatihan khusus akan mendatangi rumah-rumah untuk melakukan wawancara singkat.
“Petugas akan mengumpulkan data mengenai identitas keluarga, jumlah anggota rumah tangga, kondisi hunian, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, hingga sarana prasarana rumah tangga,” ungkap Fikser.
Pendataan dilakukan secara digital melalui aplikasi resmi BPS FASIH-Mobile. Setiap data yang dihimpun akan dilengkapi foto rumah serta pencatatan lokasi berbasis geotag untuk menjamin keakuratan.
Fikser juga menegaskan bahwa seluruh informasi warga dijamin kerahasiaannya. “Partisipasi warga sangat menentukan. Data yang lengkap akan membuat program pembangunan di Surabaya semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
Melalui DTSEN, Surabaya berharap dapat menata kebijakan lebih terarah dan efektif. Dengan dukungan warga dan kesiapan petugas lapangan, hasil pemutakhiran ini diharapkan mampu memperkecil kesenjangan sekaligus mempercepat pembangunan yang berkeadilan di Kota Pahlawan. []
Diyan Febriana Citra.