KLATEN – Upaya mewujudkan kemandirian ekonomi desa memasuki babak baru. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meluncurkan program nasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/07/2025). Peluncuran ini menjadi simbol dimulainya gerakan ekonomi kolektif dari desa ke seluruh penjuru negeri.
Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, membenarkan agenda peluncuran tersebut. “Tempatnya mungkin di Koperasi Desa di Klaten. Dan ini sekaligus dimulainya program Koperasi Desa Merah Putih sebesar 80.000 koperasi di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia,” ujarnya, Senin (21/07/2025).
Sejalan dengan itu, Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa seluruh persiapan peluncuran telah rampung. “Peluncuran Kopdes sudah siap,” katanya singkat.
Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo dijadwalkan menyapa secara virtual 103 titik koperasi dari berbagai daerah. Tak hanya itu, sekitar 8.523 kepala desa serta para pengelola koperasi turut hadir secara langsung di Klaten bersama 35 kepala daerah.
Program ini merupakan inisiatif langsung dari Presiden Prabowo dalam rangka memperkuat basis ekonomi desa. KDMP dirancang untuk mendorong inklusi keuangan, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan nilai tukar petani. Tujuannya sederhana namun fundamental: membangun kekuatan ekonomi dari masyarakat paling bawah.
Berdasarkan data dari laman resmi merahputih.kop.id, hingga menjelang hari peluncuran, sebanyak 81.147 koperasi telah terbentuk. Angka ini bahkan melampaui target awal yang tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan KDMP.
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Widodo, menegaskan bahwa keberhasilan tersebut bukan semata-mata soal angka.
“Jumlah yang melampaui target ini bukan sekadar tentang pengesahan badan hukum, tetapi tentang membangun 80.068 fondasi ekonomi baru yang akan menjadi pusat pergerakan kemandirian di desa dan kelurahan,” katanya.
Dari jumlah tersebut, 71.397 merupakan koperasi desa baru, sedangkan 8.486 adalah koperasi kelurahan baru. Sementara itu, 141 koperasi lama direvitalisasi menjadi KDMP, dan 44 lainnya menjadi KKMP (Koperasi Kelurahan Merah Putih).
Transformasi ini dinilai sebagai wujud nyata efektivitas digitalisasi layanan publik Kementerian Hukum dan HAM dalam mendukung agenda strategis negara.
“Sejak layanan pendaftaran khusus dibuka pada 1 Mei 2025, ini menjadi bukti nyata efektivitas transformasi digital layanan publik Kemenkum dalam mengakselerasi program prioritas pemerintah,” tambah Widodo.
Program Koperasi Merah Putih bukan hanya langkah teknokratis, melainkan cerminan strategi pembangunan berkelanjutan berbasis masyarakat. Dengan koperasi sebagai penggerak, pemerintah ingin memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di kota besar, tetapi juga menyentuh desa dan kelurahan sebagai fondasi negara. []
Diyan Febriana Citra.