BOGOR – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menegaskan arah kebijakan luar negeri Indonesia yang tetap konsisten pada prinsip bebas aktif dan non-blok, di tengah meningkatnya kekhawatiran global terkait potensi konflik internasional besar, termasuk wacana simulasi Perang Dunia Ketiga. Sikap tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memilih jalur diplomasi mandiri yang tidak terikat pada kepentingan pakta militer atau aliansi pertahanan global mana pun.
Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Jawa Barat, Senin (02/02/2026), Prabowo menegaskan bahwa arah politik luar negeri Indonesia merupakan kelanjutan langsung dari amanat para pendiri bangsa. Ia menyatakan bahwa prinsip bebas aktif bukan sekadar jargon, tetapi menjadi fondasi utama dalam menentukan posisi Indonesia di tengah dinamika geopolitik dunia.
“Saya jalankan sebagai mandataris, meneruskan warisan pendiri-pendiri bangsa kita, saya menjalankan politik luar negeri yang menganut tetap garis kita bebas aktif tapi non-aligned, non-blok, kita tidak akan ikut pakta militer mana pun,” ujar Prabowo.
Pernyataan tersebut mempertegas posisi Indonesia sebagai negara yang tidak berpihak pada kekuatan militer global mana pun, sekaligus menjaga ruang diplomasi yang luas dengan seluruh negara. Dalam pandangan Prabowo, strategi ini bukan berarti Indonesia menutup diri dari kerja sama internasional, tetapi justru memperluas persahabatan tanpa terikat kepentingan blok tertentu.
Ia juga menyampaikan filosofi hubungan internasional yang selama ini menjadi prinsip hidupnya, yakni bahwa persahabatan memiliki nilai strategis yang jauh lebih besar dibandingkan permusuhan.
“Apalagi satu musuh,” ucapnya.
Lebih lanjut, Prabowo menjelaskan bahwa pilihan Indonesia untuk tidak bergabung dalam aliansi militer memiliki konsekuensi strategis. Menurutnya, sikap non-blok menuntut kesiapan bangsa untuk berdiri sendiri dalam menghadapi berbagai ancaman global. Dalam kondisi tertentu, Indonesia tidak bisa bergantung pada bantuan negara lain semata-mata karena tidak terikat dalam perjanjian pertahanan kolektif.
“Itu garis kita, tapi kita mengerti semua kalau kita sungguh-sungguh mau non-blok, kalau kita sungguh-sungguh mau tidak terlibat dalam pakta, kalau kita sungguh-sungguh mau bersahabat sama semua, berarti kita sendiri,” jelas Prabowo.
“Kalau kita diancam, kalau kita diserang, tidak akan ada yang bantu kita saudara-saudara. Percaya sama saya, nobody going to help us,” sambungnya.
Dari pernyataan tersebut, terlihat bahwa Prabowo tidak hanya berbicara soal diplomasi, tetapi juga menekankan pentingnya kemandirian nasional, baik dalam bidang pertahanan, ekonomi, maupun ketahanan negara. Sikap non-blok, menurutnya, harus diimbangi dengan kemampuan bangsa untuk mengandalkan kekuatan sendiri dalam menghadapi krisis global.
Dalam konteks itu, Prabowo mengingatkan kembali pesan para tokoh pendiri bangsa. Ia mengutip semangat Presiden pertama RI Soekarno yang menyerukan agar Indonesia berdiri di atas kaki sendiri, serta pesan Panglima Besar Jenderal Soedirman yang menekankan pentingnya kepercayaan terhadap kekuatan nasional. Nilai-nilai tersebut, menurut Prabowo, tetap relevan dalam menghadapi tantangan geopolitik modern yang semakin kompleks.
Dengan pendekatan ini, kebijakan luar negeri Indonesia tidak hanya diarahkan pada keseimbangan hubungan internasional, tetapi juga pada penguatan kapasitas internal negara. Prabowo menempatkan kemandirian sebagai pilar utama, sehingga politik luar negeri bebas aktif bukan sekadar posisi netral, melainkan strategi jangka panjang untuk menjaga kedaulatan dan stabilitas nasional di tengah dinamika global yang terus berubah. []
Diyan Febriana Citra.