PALANGKA RAYA – Upaya pemerintah dalam menyiapkan tenaga kerja Indonesia agar mampu bersaing di kancah global kembali ditekankan dalam kunjungan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Mukhtarudin di Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Saat meninjau pameran bursa kerja di Universitas Palangka Raya, Jumat (28/11/2025), Mukhtarudin menyoroti pentingnya peningkatan kemampuan bahasa asing sebagai prasyarat mutlak bagi WNI yang ingin bekerja di luar negeri.
Menurut dia, rendahnya kecakapan bahasa masih menjadi penghalang utama, bahkan ketika sejumlah negara justru membuka peluang kerja sangat besar.
“Memang dari segi bahasa, khususnya pekerja migran kita itu kurang, terutama bahasa di negara-negara yang banyak lapangan pekerjaannya,” ujar Mukhtarudin.
Ia menyebutkan beberapa negara yang menawarkan peluang kerja luas seperti Inggris, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, hingga Arab Saudi namun banyak calon pekerja asal Indonesia belum memenuhi persyaratan kemampuan bahasa. Kondisi ini membuat daya saing Indonesia tertinggal dari negara lain di kawasan Asia.
“Kelima bahasa dari negara-negara tersebut yang saat ini memang kurang, secara eksplisit Pak Presiden meminta agar dipersiapkan, karena lowongan pekerjaan luar negeri dari negara-negara itu sangat banyak,” kata Mukhtarudin menegaskan.
Salah satu negara yang menjadi pembanding adalah Filipina, yang selama bertahun-tahun dikenal lebih unggul dalam penguasaan bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Hal ini membuat pekerja Filipina lebih mudah diterima untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja di wilayah Timur Tengah.
“Kekalahan kita dengan Filipina itu dari segi bahasa, mereka bahasa Inggrisnya bagus, sehingga banyak negara Timur Tengah seperti Dubai, Uni Emirat Arab, dan lain-lain pekerja migrannya dari Filipina, khususnya yang profesional,” jelasnya.
Merespons kondisi tersebut, Presiden Prabowo Subianto disebut telah meminta kementerian terkait melakukan penguatan pendidikan bahasa asing di semua jenjang sekolah, terutama sekolah rakyat dan SMK yang lebih dekat dengan persiapan dunia kerja. Mukhtarudin menegaskan bahwa kurikulum saat ini masih menempatkan bahasa asing sebagai pelajaran pendukung, bukan wajib.
“Makanya ke depan semua sekolah, seperti sekolah rakyat, SMA dan SMK, untuk mewajibkan belajar bahasa asing,” ujar Mukhtarudin.
Menurutnya, langkah tersebut tidak menghadapi kendala besar, hanya perlu penyesuaian kebijakan agar bahasa asing khususnya bahasa Inggris masuk ke dalam kurikulum inti.
“Tidak ada problem sebenarnya, hanya belum dijadikan kurikulum wajib, hanya jadi bahasa pendukung saja. Bapak Presiden mewajibkan pelajaran bahasa asing di Sekolah Rakyat, seperti bahasa Inggris,” bebernya.
Selain bahasa Inggris, pemerintah menilai kebutuhan tenaga kerja global juga menuntut kemampuan berbahasa Mandarin, Jepang, dan bahasa lainnya. Pelatihan tambahan dan pembinaan diharapkan mampu menjawab tuntutan pasar kerja global yang semakin kompetitif.
“Kalau bicara dunia global hari ini, bahasa sangat menentukan, tidak hanya kemampuan akademis tapi juga kemampuan berbahasa,” tutur Mukhtarudin.
Inisiatif ini diharapkan dapat mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia, sehingga tidak lagi hanya menjadi penonton, melainkan mampu mengambil peluang kerja internasional yang semakin terbuka. []
Diyan Febriana Citra.