SAMARINDA – Penurunan alokasi anggaran pada tahun berjalan memaksa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melakukan penyesuaian signifikan pada sejumlah sektor pembangunan. Kondisi ini berdampak langsung terhadap berbagai program strategis, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur, fasilitas publik, serta layanan dasar masyarakat.
Efisiensi anggaran ini mempengaruhi hampir seluruh bidang teknis di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kaltim. Program pembangunan jalan, pengelolaan sumber daya air, hingga proyek Cipta Karya ikut mengalami penyesuaian. Pemerintah kini memfokuskan pembiayaan pada sektor yang dianggap paling mendesak dan memiliki pengaruh besar bagi pertumbuhan ekonomi serta pelayanan masyarakat.
Kepala Dinas PUPR Kaltim, Fitra Firnanda, mengungkapkan bahwa anggaran instansinya turun drastis dibandingkan tahun sebelumnya. “Tadinya kita 3,2 triliun sekarang tidak sampai 1 triliun,” ujarnya, Sabtu (06/12/2025). Ia menegaskan bahwa pemangkasan ini berdampak pada hampir seluruh jenis program yang dikelola. “Banyak, hampir semua sektor, mulai dari Bina Marga, sumber daya air, Cipta Karya, hampir semua, untuk bangunan gedung pemerintah diminimalkan,” katanya.
Meski demikian, Fitra menyebut ada satu proyek pembangunan gedung yang kemungkinan tetap didorong, yakni peningkatan fasilitas Rumah Sakit Korpri. Ia menilai proyek itu penting untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan. “Yang paling besar kemungkinan kita pembangunan rumah sakit Korpri itu mau ditingkatkan supaya sudah jadi grade yang lebih baik, dan bisa melayani masyarakat yang lebih banyak,” ucapnya.
Sementara itu, pembangunan gedung perkantoran belum menjadi prioritas dan hanya akan dilanjutkan jika ada proyek yang sudah berjalan. “Bangunan gedung kantor, sejauh ini masih belum ada di saya, kalaupun ada paling penuntasan,” katanya.
Ia menegaskan bahwa seluruh sektor pada dasarnya penting, namun pemerintah harus memprioritaskan kebutuhan paling mendesak. “Sebetulnya prioritas itu hampir semua prioritas, kami tidak bisa mengabaikan salah satu sektor, tapi biar bagaimanapun ada yang lebih urgen lagi,” ujarnya.
Fitra menekankan bahwa sektor jalan tetap menjadi prioritas utama karena berpengaruh besar terhadap konektivitas dan perekonomian masyarakat. “Ini lebih banyak untuk supaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemudian juga dirasakan lebih banyak masyarakat, jalan, tetap jalan paling prioritas,” katanya.
Menurutnya, pekerjaan jalan masih berlangsung di beberapa wilayah, termasuk Mahakam Ulu, Kutai Timur, dan Berau. “Mahulu masih ada, kemudian Kutai Timur, Berau juga masih ada, kemudian pemeliharaan,” ungkapnya.
Ia memastikan bahwa pemeliharaan jalan tetap dilakukan meski anggaran terbatas, demi mencegah risiko kecelakaan akibat kerusakan jalan. “Kita juga ndak mau apa, gara-gara uang gak ada terus, jalannya banyak berlubang terus ada orang celaka, atau gimana, ini yang kami tetap jaga ritmenya,” ucapnya.
Fitra menambahkan bahwa pelaksanaan pemeliharaan tetap dioptimalkan sesuai kemampuan anggaran. “Jadi dioptimalkan, walaupun nanti mungkin tidak semasif kemarin kalau kita mengadakan pemeliharaan, ongkos pemeliharaan pun juga berkurang,” jelasnya.
Ia berharap anggaran yang tersedia cukup untuk menjaga kelangsungan program prioritas hingga ada perubahan atau pergeseran anggaran. “Mudah-mudahan ini cukup, kita kan masih ada nanti ada pergeseran, masih ada perubahan, harapan itu masih ada, proses juga masih berjalan, sekarang yang ada kita optimalkan,” tutupnya. []
Penulis: Yus Rizal Zulfikar | Penyunting: Agnes Wiguna