SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda sepakat untuk terus memperkuat sinergi dalam penyusunan kebijakan fiskal tahun anggaran 2026. Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga komunikasi yang harmonis dengan DPRD sebagai mitra strategis dalam menentukan arah kebijakan keuangan daerah.
Ditemui usai rapat konsultasi di Gedung DPRD Samarinda, Kamis (22/10/2025) malam, Andi menjelaskan bahwa forum tersebut merupakan bentuk penghormatan Pemkot terhadap DPRD sebagai lembaga representatif rakyat yang memiliki peran penting dalam proses penganggaran.
“Jadi namanya rapat konsultasi pemerintah kota dengan DPRD, sebagai bentuk penghormatan yang tinggi, pemerintah kota terhadap DPRD sebagai mitra,” ujarnya.
Ia menambahkan, dalam rapat tersebut, pihaknya menyampaikan perkembangan terakhir mengenai kebijakan anggaran tahun 2026. “Apa yang kami konsultasikan, apa yang kami rapatkan adalah menyampaikan laporan perkembangan terakhir tentang kebijakan anggaran tahun 2026,” jelasnya.
Andi menyebut, kebijakan fiskal tahun depan akan mengalami penyesuaian akibat diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 56 Tahun 2025 tentang efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang berdampak langsung pada transfer ke daerah (TKD).
“Adanya Permenkeu 56 Tahun 2025 tentang efisiensi APBN terhadap dana TKD tentu berdampak pada penurunan kapasitas fiskal di seluruh daerah termasuk di Kota Samarinda sebesar 1,3 triliun,” ungkapnya.
Untuk mengantisipasi dampak tersebut, Pemkot Samarinda telah melakukan langkah-langkah strategis, termasuk sosialisasi internal guna membangun budaya efisiensi dan tata kelola pemerintahan yang adaptif. “Pada 16 Oktober lalu, di lingkungan internal pemerintah kota telah kami sosialisasikan dan kami lakukan brainstorming agar ada perubahan budaya dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan,” tuturnya.
Menurutnya, efisiensi anggaran akan difokuskan pada pos-pos belanja yang tidak bersifat prioritas agar layanan publik tetap berjalan optimal. “Di antaranya, saat kapasitas fiskal turun dalam jangka pendek yang bisa kita lakukan adalah efisiensi pada belanja-belanja yang tidak terlalu prioritas,” katanya.
Ia menegaskan, efisiensi dilakukan secara terukur, terutama terhadap belanja operasional yang masih bisa dikurangi tanpa mengganggu kepentingan masyarakat. “Sasaran efisiensi kita adalah di perjalanan dinas, makan minum, belanja pemeliharaan, dan administrasi seperti alat tulis kantor serta lainnya,” lanjutnya.
Pemkot memastikan bahwa anggaran tetap diarahkan untuk program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan warga. “Program yang akan dibiayai adalah program yang benar-benar berdampak, terutama di pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta belanja yang langsung mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat,” terangnya.
Ia menambahkan, selama pelayanan dasar dapat dipertahankan, beberapa belanja modal sekunder dapat ditunda sementara. “Kalau tiga sektor ini sudah bisa kita jaga, maka kita masih bisa menunda belanja-belanja modal yang tidak terlalu prioritas,” pungkasnya.
Selain fokus pada kebijakan fiskal, Pemkot Samarinda juga menegaskan komitmennya dalam penanganan banjir yang hingga kini masih menjadi tantangan utama kota. Dalam kesempatan yang sama, Andi Harun mengungkapkan perkembangan positif hasil koordinasi antara DPRD Samarinda dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
“Dari hasil pertemuan itu disampaikan bahwa Kutai Kartanegara bersedia membangun kolam retensi di daerah setelah APT Pranoto, atau tepatnya di wilayah perbatasan Kukar–Samarinda,” ujarnya.
Kolaborasi antarwilayah ini, menurutnya, sangat penting karena kawasan tersebut merupakan area tangkapan air strategis yang berpengaruh besar terhadap sistem drainase kota. “Kemarin kami juga baru bertemu dengan Pak Menteri PUPR dan semua usulan yang kami ajukan 100 persen diarahkan untuk pengendalian banjir,” tambahnya.
Andi menuturkan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah proyek teknis pengendalian banjir yang membutuhkan dukungan anggaran besar. “Contohnya, kita masih memerlukan pembangunan sifon di Sungai Karang Mumus yang nilainya kurang lebih mencapai Rp900 miliar,” paparnya.
Selain sifon, dibutuhkan pula pembangunan infrastruktur penunjang seperti pompa air dan kolam retensi baru. “Kita membutuhkan belasan pompa air, rumah pompa, dan beberapa kolam retensi baru di sistem Karang Mumus,” ujarnya.
Ia juga mengusulkan peningkatan kapasitas Waduk Benanga agar dapat menampung lebih banyak air. “Kita juga mengusulkan agar tampungan air di Waduk Benanga ditingkatkan. Wilayahnya memang masuk di bawah kewenangan Balai Wilayah Sungai (BWS) Wilayah IV,” katanya.
Beberapa proyek pengendalian banjir lainnya, lanjut Andi, masih dalam tahap pengerjaan oleh pemerintah kota dan provinsi. “Pekerjaan itu masih on progress, dan kami terus memantau agar semuanya berjalan sesuai target,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Andi juga menyinggung intensitas curah hujan ekstrem yang melanda Samarinda belakangan ini. “Ini di luar anomali, karena kami mendapat laporan curah hujan mencapai 193 milimeter per detik, jauh lebih besar dibanding Februari dan Maret lalu yang hanya 180 milimeter per detik,” jelasnya.
Ia pun menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas belum tuntasnya upaya penanggulangan banjir. “Tentu saya harus minta maaf, lagi-lagi minta maaf atas belum selesainya kegiatan penanggulangan banjir,” ucapnya dengan tegas.
Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus bekerja keras tanpa berhenti. “Satu hal yang kami pastikan, kami terus bergerak, terus melakukan kegiatan, dan tidak akan pernah berhenti terhadap prioritas ini,” tegasnya.
Wali Kota juga berharap sinergi antarlevel pemerintahan terus berjalan konsisten. “Mudah-mudahan semua sirkel berjalan dan berfungsi sesuai tingkatan masing-masing. Pemerintah pusat melalui BWS juga sudah melakukan penanganan, begitu juga dengan pemerintah provinsi dan kota yang terus berupaya,” pungkasnya. []
Penulis: Yus Rizal Zulfikar | Penyunting: Agnes Wiguna