SAMARINDA – Pemerintah Kota Samarinda melalui Bidang Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah (P2RD) terus mengevaluasi langkah penanganan banjir yang berdampak pada sejumlah sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) di beberapa kawasan kota. Evaluasi ini dilakukan sebagai upaya untuk memastikan keberlanjutan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan aman meski wilayah terdampak banjir.
Kepala Bidang P2RD, Ananta Fatuhurrozi, mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini masih menyusun laporan sementara terkait langkah-langkah penanganan banjir di sektor pendidikan tersebut. “Kalo banjir itu masih tahap laporan sementara,” ujar Ananta saat ditemui di Balai Kota Samarinda, Senin (03/11/2025) sore.
Ia menjelaskan, Dinas Pendidikan Kota Samarinda telah mengajukan sejumlah usulan mengenai alternatif lokasi pemindahan bagi sekolah-sekolah yang terdampak banjir agar kegiatan belajar tetap bisa berlangsung tanpa gangguan. “Jadi, ada usulan dari Dinas Pendidikan terkait alternatif kemana pemindahannya,” ungkapnya.
Meski begitu, Ananta menegaskan bahwa tidak semua sekolah akan langsung direlokasi. Sebagian sekolah, kata dia, masih perlu ditinjau ulang untuk memastikan kondisi di lapangan sebelum diambil keputusan final. “Karena ini kan ada yang memang harus kita pindahkan, ada yang juga memang harus kita lihat lagi kondisi di lapangan,” jelasnya.
Menurut Ananta, keputusan akhir mengenai lokasi relokasi baru akan ditetapkan setelah dilakukan peninjauan bersama Wali Kota Samarinda. “Jadi, keputusan Pak Wali tadi itu, kita meninjau ulang, mem-fix-kan di mana yang kira-kira tepat untuk mengatasi permasalahan yang ada di beberapa sekolah di SD dan SMP,” katanya.
Ia menambahkan, pembahasan lanjutan akan kembali digelar pekan depan untuk memutuskan lokasi terbaik bagi relokasi sekolah terdampak. “Jadi, minggu depan ada ketemuan lagi,” ujarnya.
Dalam proses penentuan lokasi baru, sejumlah aspek menjadi pertimbangan utama pemerintah, terutama soal jarak antara sekolah lama dan lokasi baru agar tidak menyulitkan siswa dan tenaga pendidik. “Dekat dari sekolahan yang pertama yang ada, yang mau dibongkar,” terang Ananta.
Selain faktor jarak, kepemilikan lahan juga menjadi fokus penting dalam pembahasan. Pihaknya mengutamakan penggunaan lahan milik pemerintah kota untuk menekan biaya relokasi. “Apakah dibebaskan atau milik pemerintah kota, kita akan memilih yang milik pemerintah kota karena itu lebih murah, tidak ada pembebasan,” tambahnya.
Namun, Ananta memastikan apabila lahan milik pemerintah tidak memungkinkan, Pemkot tetap siap melakukan pembebasan lahan untuk kelancaran pembangunan sekolah baru. “Tapi kalau memang harus ada pembebasan, ya mau tidak mau, kita siapkan,” tutupnya.
Langkah Pemkot Samarinda ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi persoalan banjir yang selama ini mengganggu kegiatan pendidikan di sejumlah wilayah kota. Evaluasi yang dilakukan secara bertahap menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan infrastruktur pendidikan tetap tangguh menghadapi kondisi alam yang tidak menentu. []
Penulis: Yus RIzal Zulfikar | Penyunting: Agnes Wiguna