PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) memastikan komitmennya dalam mendukung pemerataan akses pendidikan melalui penyaluran bantuan seragam sekolah dan sepatu gratis bagi pelajar jenjang SMA, SMK, dan Sekolah Khusus (SKH). Program ini dijadwalkan mulai direalisasikan pada Januari 2026 setelah seluruh proses verifikasi kualitas dan kelayakan barang rampung dilakukan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kalteng, Muhammad Reza Prabowo, menjelaskan bahwa pemerintah tidak ingin terburu-buru menyalurkan bantuan tanpa memastikan standar mutu terpenuhi. Ia menegaskan, meskipun seragam telah berada di sekolah-sekolah, proses pengecekan menyeluruh masih berlangsung.
“Sabar dulu, pemerintah punya mekanisme kalau barang itu harus diperiksa dulu, sudah ada di sekolah-sekolah tapi lagi dicek semua kelayakannya, kalau sudah, setelah libur tahun baru baru didistribusikan,” ujar Reza kepada wartawan di SMAN 2 Palangka Raya, Senin (15/12/2025).
Menurut Reza, proses pemeriksaan dilakukan untuk memastikan bahwa seragam dan sepatu yang akan dibagikan benar-benar layak digunakan oleh siswa. Pemerintah tidak ingin bantuan tersebut justru menimbulkan keluhan karena kualitas bahan yang kurang baik atau jumlah yang tidak sesuai.
“Selama ini tim ngecek semua bajunya, kualitasnya dan kuantitasnya bagaimana, jangan sampai nanti baju-baju ini enggak nyaman dipakai siswa,” jelas dia.
Penyaluran bantuan ini juga akan terintegrasi dengan Kartu Huma Betang, program bantuan sosial terpadu milik Pemprov Kalteng yang mencakup sektor pendidikan, sembako, dan kebutuhan dasar lainnya. Melalui skema tersebut, pemerintah berupaya memastikan bantuan tepat sasaran, khususnya bagi keluarga kurang mampu.
“Setelah kartu Huma Betang berjalan, nanti akan disalurkan dari sana. Jadi program ini merupakan bagian benefit dari Kartu Huma Betang, ini untuk yang membutuhkan,” jelasnya.
Reza memaparkan, tidak semua siswa akan menerima jenis bantuan yang sama. Skema distribusi disesuaikan dengan kondisi ekonomi masing-masing penerima. Pelajar dari keluarga kurang mampu akan memperoleh bantuan paling lengkap, sementara siswa yang tergolong mampu tetap mendapatkan seragam tertentu sebagai bentuk pemerataan awal kebijakan.
“Ada juga yang cuman dapat baju putihnya saja, baju pramuka saja, tapi khusus untuk semua anak kelas X nanti akan diberikan baju batik dan olahraga, tapi baju putih, pramuka, dan sepatu, itu untuk yang kurang mampu,” ujarnya.
Dalam menentukan spesifikasi seragam, Dinas Pendidikan Kalteng juga mempertimbangkan kenyamanan siswa sebagai faktor utama. Pemerintah menghindari penggunaan bahan yang panas atau tidak menyerap keringat.
“Cari yang nyaman yang kainnya sejuk buat anak-anak, sehingga anak-anak belajar dengan nyaman,” bebernya.
Sebelumnya, Reza mengungkapkan bahwa kebijakan ini mengalami penyesuaian dari rencana awal. Program seragam gratis semula dirancang untuk seluruh siswa kelas X tahun ajaran 2025/2026. Namun, lonjakan jumlah peserta didik baru membuat pemerintah harus memprioritaskan penerima.
“Karena siswa tahun ajaran ini melebihi estimasi jumlah dalam perencanaan kami sebelumnya, sehingga perlu penyesuaian jumlah penerima agar bantuan ini efektif, yakni dengan memberikan seragam dan sepatu gratis diprioritaskan untuk siswa kurang mampu,” beber Reza.
Ia menyebutkan, jumlah siswa baru mencapai lebih dari 35.500 orang, sementara perencanaan anggaran hanya mencakup sekitar 33.000 siswa.
“Memang awalnya seragam gratis ini diprogramkan untuk semua siswa, tetapi Pak Gubernur menginginkan agar program ini hanya untuk siswa kurang mampu, yang mampu tidak perlu,” kata Reza.
Meski demikian, Pemprov Kalteng tetap berupaya menjaga komitmen awal kepada seluruh siswa kelas X dengan memberikan bantuan dalam bentuk terbatas. Langkah ini dinilai sebagai kompromi kebijakan agar tidak menimbulkan kesenjangan sosial di lingkungan sekolah. []
Diyan Febriana Citra.