PALANGKA RAYA – Pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di Provinsi Kalimantan Tengah masih menghadapi tantangan serius, terutama bagi siswa-siswi yang tinggal di wilayah terpencil. Kondisi geografis yang sulit dijangkau menjadi faktor utama belum meratanya distribusi manfaat program tersebut.
Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo saat menerima audiensi Badan Gizi Nasional (BGN) di Palangka Raya, Rabu (21/01/2026). Dalam pertemuan tersebut, Edy menekankan bahwa karakter wilayah Kalimantan Tengah yang luas dengan infrastruktur terbatas di sejumlah daerah menjadi kendala utama dalam pelaksanaan MBG.
“Salah satu tantangan yang harus diberi perhatian khusus dalam pelaksanaan MBG di Kalteng oleh BGN adalah kendala geografis. Hal itu membuat masih terdapat siswa-siswi di beberapa daerah yang sulit mengakses MBG karena lokasi yang sulit dicapai,” beber Edy dalam audiensi yang digelar di Ruang Rapat Wagub Kalteng.
Menurut Edy, persoalan tersebut perlu ditangani melalui koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah pusat dan daerah. Salah satu langkah yang dinilai strategis adalah percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah Kalimantan Tengah, khususnya di daerah yang selama ini belum terjangkau layanan MBG.
“Kita sepakat untuk mempercepat pembangunan SPPG di Kalimantan Tengah bersama BGN, sehingga semakin banyak siswa-siswi kita yang menerima manfaat program ini,” terang Edy.
Selain mendorong percepatan pembangunan SPPG, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menyiapkan berbagai sarana pendukung guna memastikan ketersediaan bahan pangan sebagai kebutuhan utama program MBG. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan daerah.
“Pemprov Kalteng telah membangun Rice Milling Plant (RMP) atau pabrik pengolahan padi menjadi beras modern di Desa Lempuyang, Kotawaringin Timur (Kotim). Selain itu, Proyek Rice Milling Unit (RMU) dan Rice to Rice (RtR) di Pulang Pisau (Pulpis),” sebut Edy.
Tidak hanya itu, Pemprov Kalteng juga membangun pabrik pakan ternak di Kecamatan Parenggean, Kotim, serta mengembangkan sentra tanaman hortikultura di Kelurahan Kalampangan, Kota Palangka Raya, dan Kabupaten Pulang Pisau. Seluruh inisiatif tersebut diarahkan untuk menopang pasokan bahan baku MBG di setiap SPPG yang dibangun.
“Semua itu merupakan inisiatif Pemprov Kalteng untuk mencapai kemandirian pangan, yang pada gilirannya bisa ikut berkontribusi dalam memasok kebutuhan bahan baku MBG di setiap SPPG,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Pemprov Kalteng menyampaikan apresiasi kepada BGN atas perhatian dan dukungan terhadap pelaksanaan MBG di daerah tersebut.
“Kami mengapresiasi dan terima kasih. Kunjungan ini memberikan semangat bagi kita untuk terus maju bergerak bersama mendukung program Presiden, khususnya MBG di Kalteng,” pungkas Edy.
Sementara itu, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Letjen Dadang Hendrayuda, menegaskan bahwa tata kelola serta petunjuk teknis pelaksanaan MBG terus dijalankan sesuai aturan. Ia menekankan bahwa MBG memiliki dampak lebih luas dari sekadar penyediaan makanan bagi siswa.
“Di mana investasi awal untuk makanan bergizi menciptakan perputaran uang yang besar di perekonomian lokal dengan menggerakkan UMKM, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat sistem pangan lokal jauh melampaui nilai anggaran program itu sendiri,” jelas Dadang.
Ia juga menegaskan pentingnya kesamaan pandangan seluruh pemangku kepentingan dalam menyukseskan MBG. “Kolaborasi antara TNI, Polri, Pemda, dan swasta, sehingga semua koordinasi terlaksana dengan baik. Pemerintah Daerah memastikan ketersediaan bahan pangan,” ujar Dadang. []
Diyan Febriana Citra.