WONOSOBO – Suasana Terminal Mendolo, Wonosobo, Jawa Tengah, mendadak ramai pada Rabu (27/08/2025). Ratusan sopir angkutan resmi yang tergabung dalam Paguyuban Pengemudi Dieng–Batur (PPDB) kompak melakukan aksi mogok. Langkah ini mereka tempuh sebagai bentuk kekecewaan terhadap semakin maraknya angkutan ilegal yang dinilai merugikan para pengemudi resmi.
Ketua PPDB, Turiyan, menyebutkan sekitar 170 sopir bergantung penuh pada trayek Dieng–Batur. Namun, sejak beberapa bulan terakhir, jumlah penumpang menurun drastis karena munculnya kendaraan non-trayek yang beroperasi tanpa izin.
“Bak terbuka itu bukan untuk penumpang, tapi untuk barang. Jeep wisata juga keluar dari wilayah operasinya sampai ke kota hanya karena alasan pesanan biro. Ini jelas merugikan kami, baik secara ekonomi maupun hukum,” ungkap Turiyan di sela-sela aksi.
Menurutnya, praktik angkutan liar tersebut tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga berpotensi mengancam keselamatan penumpang. Ia menegaskan bahwa hal ini bertentangan dengan Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 277 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang bisa dikenai sanksi pidana penjara hingga satu tahun atau denda maksimal Rp24 juta.
Selain kerugian ekonomi, PPDB juga menyoroti dampak buruk terhadap citra pariwisata Dieng. Mereka khawatir wisatawan akan menilai pengelolaan transportasi di kawasan tersebut tidak tertib dan tidak aman.
“Dieng itu destinasi unggulan Jawa Tengah. Kalau citranya rusak karena ada kendaraan bak terbuka bawa penumpang, siapa yang bertanggung jawab?” kata Turiyan dengan nada tegas.
Aksi mogok massal yang digelar para sopir berjalan tertib tanpa adanya insiden. Mereka memilih jalur damai dengan berkumpul di terminal sambil membawa aspirasi. Meski begitu, para pengemudi menuntut pemerintah segera turun tangan agar persoalan ini tidak menimbulkan gesekan antar-pihak di lapangan.
“Kami hanya minta aturan ditegakkan dan kami dilindungi sebagai pihak yang taat hukum,” pungkas Turiyan.
Hingga kini, aktivitas transportasi resmi di jalur Dieng–Batur terpantau lumpuh. Banyak wisatawan dan masyarakat yang biasanya mengandalkan angkutan trayek resmi terpaksa mencari alternatif transportasi lain. Kondisi ini semakin menegaskan betapa mendesaknya persoalan angkutan ilegal yang dibiarkan beroperasi tanpa regulasi jelas.
Aksi damai PPDB diharapkan menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah maupun aparat terkait. Para sopir menekankan bahwa mereka bukan menolak keberadaan wisata, melainkan ingin memastikan bahwa semua pihak tunduk pada aturan yang berlaku, demi keadilan dan keselamatan bersama. []
Diyan Febriana Citra.