BANTARGEBANG – Rasa kecewa dan keresahan warga lokal kembali mencuat di wilayah sekitar Unit Pengelola Sampah Terpadu (UPST) Bantargebang. Pada Rabu (16/07/2025), ratusan warga dari Kelurahan Sumur Batu, Cikiwul, Ciketing Udik, hingga Bantargebang mendatangi fasilitas Refuse-Derived Fuel (RDF) milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, menuntut hak mereka sebagai bagian dari masyarakat terdampak langsung proyek pengelolaan sampah tersebut.
Mereka menyuarakan keluhan atas proses rekrutmen tenaga kerja di RDF Jakarta yang dinilai tidak berpihak pada warga sekitar. Warga merasa dipinggirkan dan tidak dilibatkan secara aktif, padahal lokasi RDF berdiri di tengah permukiman mereka yang selama ini bersentuhan langsung dengan dampak pengolahan sampah.
Salah satu warga, Hepi Khairulsaleh (32), mengungkapkan kekecewaannya terhadap sistem rekrutmen yang dilakukan secara online dan tidak memperhatikan keterbatasan akses serta kemampuan teknologi masyarakat lokal.
“Di mana RDF ini telah menerima karyawan di luar dari warga Bantargebang dan penerimaannya itu secara online dan bagaimanapun kami itu orang Bantargebang adalah orang tani yang jadul dan tidak mengerti akan online,” ujar Hepi di lokasi aksi.
Menurut Hepi, sebelumnya masyarakat sempat diberi harapan akan menjadi bagian dari tenaga kerja di fasilitas tersebut. Namun, saat pembangunan selesai dan proses operasional dimulai, justru orang dari luar yang direkrut.
“Kami dijanjikan pada saat ngebangun ini yang akan kerja adalah orang Bantargebang, bukan orang mana-mana. Tahu-tahu kami tidak diterima,” lanjutnya.
Aksi protes itu sempat memanas saat warga berusaha mendobrak masuk ke area RDF. Terjadi saling dorong antara massa dan petugas keamanan yang berjaga di pintu gerbang. Meski demikian, warga akhirnya berhasil masuk ke dalam kompleks RDF dan melanjutkan aksi mereka di halaman depan kantor dengan membawa spanduk berisi tuntutan agar suara mereka didengar.
Aspirasi warga tidak hanya berkutat pada masalah ketenagakerjaan, tetapi juga menyangkut rasa keadilan, penghargaan atas kontribusi sosial mereka selama bertahun-tahun menjadi bagian dari wilayah pembuangan sampah Ibu Kota. Mereka berharap Pemprov DKI melalui pengelola RDF bisa membuka dialog terbuka dan mengevaluasi kebijakan rekrutmen agar lebih adil dan berpihak kepada warga lokal.
Aksi ini sekaligus menjadi sinyal bagi pemerintah daerah agar lebih sensitif dalam menyusun kebijakan publik berbasis keadilan sosial, terlebih pada proyek-proyek strategis yang berdampak langsung kepada masyarakat sekitar. []
Diyan Febriana Citra.