GORONTALO – Jagat media sosial dihebohkan dengan beredarnya video seorang anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang menyebut ingin merampok uang negara. Oknum legislator tersebut diketahui bernama Wahyudin Moridu, anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Video berdurasi 1 menit 5 detik itu memperlihatkan Wahyudin berbincang dengan seorang perempuan di dalam mobil yang tengah melintas di kawasan Bandara Djalaluddin Gorontalo. Dalam rekaman, perempuan tersebut menanyakan tujuan perjalanan mereka. Wahyudin kemudian menjawab dengan santai bahwa dirinya akan pergi ke Makassar menggunakan uang negara.
Tak berhenti di situ, ia melanjutkan pernyataannya dengan kalimat yang lebih mengejutkan. Dengan nada tegas, Wahyudin berkata bahwa mereka akan “merampok uang negara, menghabiskan uang negara, menghabiskan uang negara agar negara miskin.” Ucapannya itu diiringi tawa, sambil menyebut dirinya sedang bersama selingkuhannya.
Menjelang akhir video, Wahyudin bahkan menyebut nama lengkap serta jabatannya sebagai anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang masih aktif. Potongan video tersebut dengan cepat menyebar luas melalui berbagai platform media sosial, seperti TikTok, Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Tak butuh waktu lama, komentar negatif dan kecaman dari masyarakat pun bermunculan.
Menanggapi kejadian itu, Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Gorontalo bergerak cepat. Anggota BK, Umar Karim, memastikan pihaknya akan memanggil Wahyudin Moridu pada Senin (22/9/2025) untuk dimintai klarifikasi.
“Kami dari BK DPRD Provinsi Gorontalo akan memanggil yang bersangkutan pada Senin (22/9/2025), dan melakukan penyelidikan terkait video yang telah memicu perhatian publik tersebut,” ujar Umar di Kota Gorontalo, Jumat (19/9/2025).
Umar menegaskan dirinya telah menonton langsung rekaman itu. Oleh karena itu, ia segera berkoordinasi dengan anggota BK lainnya agar kasus ini ditindaklanjuti sesuai aturan.
Kasus ini tidak hanya memunculkan sorotan publik terhadap perilaku seorang wakil rakyat, tetapi juga menambah daftar panjang persoalan etika dan integritas yang kerap menjerat anggota dewan di berbagai daerah.[]
Putri Aulia Maharani