PURWOKERTO – Upaya pemerintah memastikan keamanan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali ditegaskan oleh Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang. Dalam agenda koordinasi dan evaluasi Program MBG yang digelar di Karesidenan Banyumas, Purwokerto, Jawa Tengah, Kamis (04/12/2025), Nanik meminta seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) segera menuntaskan pengurusan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) di dinas kesehatan masing-masing.
Langkah tersebut, ujar Nanik, menjadi syarat wajib demi menjamin bahwa seluruh dapur penyedia makanan untuk anak-anak peserta MBG memenuhi standar sanitasi yang disyaratkan.
“Saya beri waktu sebulan untuk mendaftarkan ke dinas kesehatan. Kalau dalam sebulan belum juga mendaftar, nanti akan saya suspend (tangguhkan),” kata Nanik dalam keterangan resmi di Jakarta.
Penegasan itu bukan tanpa alasan. Menurut Nanik, semua mitra, yayasan, maupun kepala SPPG tidak memiliki dasar untuk menunda proses pengajuan SLHS karena Kementerian Kesehatan telah memastikan bahwa prosedur administrasinya tidak dipungut biaya. Dengan demikian, hambatan pengurusan hanya terletak pada kesiapan internal masing-masing SPPG.
“Yang ada biayanya hanya untuk pengambilan dan pengujian sampel, harganya 1 sampai 2 juta, kalau ada pungutan macam-macam, nanti laporkan ke saya,” tegasnya.
Dalam forum yang sama, Nanik menyampaikan apresiasi kepada SPPG di Banjarnegara dan Purbalingga yang telah lebih dulu memenuhi persyaratan SLHS. Dapur-dapur MBG di dua wilayah tersebut dinilai telah menunjukkan komitmen dalam menjaga mutu layanan serta keamanan makanan yang disalurkan ke masyarakat.
Namun, fokus pembahasan tak berhenti pada administrasi semata. Nanik juga menyerukan doa bagi para petugas SPPG yang tengah ditugaskan di lokasi-lokasi tanggap darurat. Beberapa SPPG dialihfungsikan sementara menjadi dapur darurat untuk membantu korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. “Mohon doanya semua, karena ternyata menjadi petugas SPPG taruhannya nyawa,” ujarnya.
Ia turut menyampaikan duka cita atas meninggalnya seorang ahli gizi di Sigli, Aceh, akibat tersengat listrik saat bertugas. Selain itu, seorang petugas SPPG di Aceh Tengah juga sempat terjebak dalam banjir dan baru bisa diselamatkan setelah mendapat bantuan. “Kita doakan semoga bencana lekas mereda, segera pulih, serta anak-anak kita tetap sehat dan selamat,” tuturnya.
BGN juga memaparkan perkembangan jumlah SPPG yang telah beroperasi dan mengantongi SLHS di eks Karesidenan Banyumas. Di Banjarnegara, dari 131 kuota, 46 SPPG telah beroperasi dan seluruhnya telah mendapat SLHS. Sementara Purbalingga memiliki 54 SPPG beroperasi dari 79 terisi, semuanya telah mengantongi SLHS. Di Cilacap, dari 127 terisi, 95 telah beroperasi dan 44 di antaranya sudah memiliki SLHS. Adapun Banyumas memiliki kuota terbesar, yakni 227 SPPG, dengan 116 SPPG telah beroperasi. []
Diyan Febriana Citra.