MAGELANG – Pemerintah menaruh perhatian terhadap keberadaan pekerja migran Indonesia yang bekerja secara tidak resmi di Iran. Data sementara dari perwakilan Indonesia menunjukkan terdapat ratusan warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja di negara tersebut tanpa melalui prosedur resmi penempatan pekerja migran.
Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Dzulfikar Ahmad Tawalla, mengungkapkan bahwa sebagian besar dari mereka bekerja di sektor domestik. Hal itu disampaikan saat dirinya menghadiri kegiatan di SMK Mutual Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (07/03/2026).
Menurut Dzulfikar, informasi yang diterima pemerintah berasal dari laporan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat. “Data sementara dari KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia), ada 100-200 pekerja yang berstatus ilegal di sana,” ujarnya saat ditemui di SMK Mutual Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (07/03/2026).
Ia menegaskan bahwa Iran hingga saat ini bukan negara tujuan resmi penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Karena itu, warga Indonesia yang bekerja di sana pada umumnya berangkat melalui jalur non-prosedural atau tidak melalui mekanisme resmi pemerintah.
Dzulfikar menjelaskan bahwa pekerjaan yang digeluti para PMI tersebut umumnya berada di sektor domestik, seperti asisten rumah tangga hingga sopir pribadi. Kondisi tersebut membuat para pekerja migran lebih rentan menghadapi berbagai persoalan, mulai dari perlindungan hukum hingga akses bantuan ketika terjadi masalah.
Pemerintah pun terus mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri yang tidak melalui jalur resmi. Banyak kasus menunjukkan bahwa para pekerja migran diberangkatkan oleh agen atau perantara yang tidak memiliki izin resmi.
“Yang pasti mereka lewat (jalur) udara. Ini yang selalu kami wanti-wanti kepada masyarakat agar berhati-hati terhadap agen-agen yang menawarkan pekerjaan,” katanya.
Selain mengingatkan calon pekerja migran, pemerintah juga meminta peran aktif keluarga yang memiliki anggota bekerja di Iran. Pendataan yang akurat dinilai penting agar pemerintah dapat memberikan perlindungan maksimal jika terjadi situasi darurat.
Dzulfikar menyebut Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) telah mengimbau keluarga PMI untuk segera melaporkan data kerabat mereka yang bekerja di negara tersebut. Dengan begitu, pemerintah dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai jumlah dan lokasi para pekerja migran.
Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya mitigasi mengingat situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah yang sedang memanas dalam beberapa waktu terakhir.
Ketegangan di kawasan tersebut meningkat setelah Amerika Serikat meluncurkan serangan rudal ke Iran pada 26 Februari 2026. Serangan tersebut kemudian dibalas oleh Iran dengan menargetkan sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di wilayah Teluk, termasuk di Bahrain, Qatar, Kuwait, dan Uni Emirat Arab.
Kondisi tersebut membuat pemerintah Indonesia meningkatkan kewaspadaan terhadap keselamatan WNI yang berada di wilayah terdampak konflik.
Dzulfikar menegaskan bahwa pemerintah terus memantau perkembangan situasi dan siap mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi warga negara Indonesia.
“Kalau eskalasinya meningkat, kami akan lakukan upaya-upaya yang terukur untuk keselamatan bagi WNI,” imbuhnya.
Pemerintah juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan tawaran pekerjaan di luar negeri yang menjanjikan penghasilan tinggi namun tidak melalui jalur resmi. Selain berisiko terhadap keselamatan pekerja, keberangkatan secara ilegal juga menyulitkan pemerintah dalam memberikan perlindungan ketika terjadi masalah di negara tujuan.
Karena itu, masyarakat diimbau selalu memastikan proses penempatan pekerja migran dilakukan melalui jalur resmi yang telah ditetapkan pemerintah agar hak dan perlindungan pekerja dapat terjamin. []
Diyan Febriana Citra.