AMBON – Rencana pembangunan proyek strategis nasional (PSN) berupa Site Radar di kawasan Gunung Siwang, Desa Nusaniwe, Kota Ambon, Maluku, menimbulkan perdebatan antara pemerintah dan masyarakat adat setempat. Proyek yang disebut vital bagi pertahanan negara ini justru dikhawatirkan akan mengancam sumber air utama warga.
Minggus Watilette, pendiri Lembaga Adat Masyarakat Negeri Nusaniwe, menegaskan penolakan warganya seusai rapat bersama Komisi I dan Komisi II DPRD Maluku, Kamis (21/08/2025). Pertemuan itu turut menghadirkan Pemerintah Kota Ambon, Balai Kehutanan, dan Pangkalan Utama TNI Angkatan Udara (Lanud) Pattimura.
Menurut Minggus, Surat Keputusan 1150 yang dikeluarkan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Hukum dan HAM kepada Kementerian Pertahanan hanya menyebutkan luas lahan 8,82 hektar di Maluku untuk pembangunan radar, tanpa menunjuk lokasi pasti.
“Nah, setelah ada analisis dari TNI AU, lalu menetapkan Puncak Gunung Siwang menjadi prioritas untuk pembangunan Site Radar. Jadi hasil analisis dibuat sendiri di mana hasil perankingan alternatif Gunung Siwang menjadi yang pertama,” ujarnya.
Masyarakat menilai langkah ini tidak transparan. Pihak Lanud Pattimura disebut belum pernah menyampaikan secara resmi lokasi proyek kepada warga. Padahal, kata Minggus, pembangunan di Gunung Siwang berpotensi menggusur lahan yang selama ini menjadi penopang kebutuhan air.
“Konon, akan dibangun sebanyak 100 perumahan untuk prajurit, belum lagi ditambah site radar. Sementara di lokasi tersebut hanya terdapat satu sumber mata air yang menjadi kebutuhan primer masyarakat adat di sana,” ucapnya.
Ia menambahkan, jika area sekitar mata air ikut terganggu, maka pasokan air bersih bisa hilang. “Artinya, kalau kurang lebih 100 meter akan digusur, maka sumber air akan kering,” tegas Minggus. Ia menekankan bahwa proyek ini berisiko bagi ribuan warga di Dusun Eri, Air Lou, Negeri Silale, hingga Latuhalat. “Karena itu kami menolak proyek strategi nasional tersebut dibangun di kawasan Gunung Siwang, Nusaniwe,” ujarnya.
Namun, Minggus menegaskan penolakan itu bukan berarti anti-pembangunan. “Yang pastinya, masyarakat tidak pernah menolak infrastruktur pembangunan dari pemerintah untuk kepentingan negara, tapi pembangunan itu harus juga tunduk pada aturan-aturan yang sudah dikeluarkan,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Maluku, Azis Sangkala, menyatakan bahwa persoalan ini perlu dimediasi oleh Wali Kota Ambon agar kepentingan negara dan hak masyarakat adat bisa sejalan. “Yang pasti hak-hak masyarakat adat akan menjadi prioritas pemerintah dan wakil rakyat,” kata Azis.
Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, menegaskan pihaknya siap memediasi pertemuan antara pemerintah negeri, masyarakat, dan pihak TNI AU.
“Saya sudah sampaikan tadi bahwa kepentingan negara harus diutamakan, apalagi ini soal obyek vital yang ingin dibangun untuk menjamin keamanan negara. Namun di sisi lain, kita tetap menghargai hak-hak masyarakat adat,” ujarnya.
Bodewin menekankan pentingnya dialog. “Kita cari titik temunya di situ; tidak bisa satu pihak mempertahankan, misalnya masyarakat menolak, tidak boleh. Kita harus duduk bicara baik-baik,” katanya.
Di sisi lain, Danlanud Pattimura, Kolonel Sugeng S, berharap proyek Site Radar tetap berjalan dengan memperhatikan aspek kemanusiaan dan lingkungan. Menurutnya, pembangunan strategis ini bisa membawa manfaat lebih luas. “Mungkin juga fasilitas-fasilitas yang berguna bagi masyarakat bisa dinikmati dengan luas,” katanya.
Hingga kini, tarik-menarik kepentingan antara pertahanan negara dan kelestarian lingkungan masih menjadi pokok perdebatan. Nasib sumber mata air Gunung Siwang pun dipertaruhkan di tengah rencana pembangunan proyek nasional tersebut. []
Diyan Febriana Citra.