MALANG – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan pendidikan keagamaan masih menghadapi tantangan pemerataan, khususnya di Kota Malang, Jawa Timur. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah pusat, menyusul masih adanya madrasah dan pondok pesantren yang belum sepenuhnya tersentuh program unggulan nasional itu.
Saat melakukan kunjungan kerja ke Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Malang, Selasa (24/02/2026), Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat distribusi MBG secara lebih merata. Ia menyampaikan bahwa MAN 2 Kota Malang menjadi salah satu institusi pendidikan yang akan segera diprioritaskan agar program tersebut bisa berjalan optimal.
“Nanti segera kita bantu agar cepat mendapat MBG. Ini kan ada 1.500 siswa di MAN 2 Kota Malang,” ujar Zulhas usai kunjungan.
Menurut Zulhas, keterlambatan penerapan MBG bukan disebabkan oleh minimnya anggaran atau kurangnya perhatian pemerintah, melainkan karena proses pendataan dan survei lapangan yang masih berlangsung. Tahapan ini dinilai krusial agar penyaluran program benar-benar tepat sasaran dan dapat berjalan berkelanjutan.
Ia menekankan bahwa pendataan yang akurat akan menjadi fondasi penting bagi keberhasilan program MBG di seluruh wilayah, termasuk di sekolah-sekolah berbasis keagamaan. Dengan basis data yang valid, pemerintah dapat memastikan jumlah penerima, kesiapan sarana, hingga kebutuhan logistik di masing-masing lokasi.
Tak hanya madrasah, Zulhas juga menyoroti kondisi pondok pesantren di Kota Malang dan sekitarnya. Berdasarkan laporan yang diterimanya, masih terdapat sekitar 40 persen ponpes yang belum menerima manfaat MBG. Kendala utama, kata dia, kembali berkaitan dengan administrasi pendataan.
“Banyak pondok-pondok yang belum menerima, hampir 40 persen. Penyebabnya hanya pendataan saja,” kata dia.
Pemerintah pusat, lanjut Zulhas, akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Kementerian Agama, serta pengelola lembaga pendidikan keagamaan agar hambatan tersebut dapat segera diatasi. Ia berharap, setelah seluruh data terverifikasi, distribusi MBG dapat berjalan lebih merata tanpa menimbulkan persoalan teknis di lapangan.
Dari pihak sekolah, Kepala MAN 2 Kota Malang, Samsudin, membenarkan bahwa lembaga yang dipimpinnya memang belum menerima program MBG hingga saat ini. Namun, ia memastikan bahwa proses awal telah dijalankan sesuai prosedur.
“Sampai sekarang masih dalam proses. Sudah disurvei, ada sekitar 1.572 siswa dan 208 guru tenaga kependidikan di MAN 2 Kota Malang,” ujarnya.
Samsudin menambahkan, setelah pendataan dan sosialisasi dari pemerintah rampung, pihak sekolah akan melanjutkan komunikasi dengan orang tua atau wali murid. Tahapan ini dinilai penting untuk menjelaskan mekanisme pelaksanaan program, termasuk teknis distribusi makanan dan pengawasan pelaksanaannya di lingkungan sekolah.
“Kami belum berkomunikasi kepada wali murid. Ini akan jadi proses selanjutnya setelah kehadiran Pak Menteri, nanti akan kami sampaikan untuk teknis berikutnya,” pungkas Samsudin.
Program MBG sendiri dipandang sebagai upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi peserta didik, sekaligus mendukung proses belajar yang lebih optimal. Dengan pemerataan yang diharapkan segera terwujud, pemerintah optimistis manfaat program ini dapat dirasakan secara luas oleh siswa madrasah dan santri pondok pesantren di berbagai daerah, termasuk Kota Malang. []
Diyan Febriana Citra.