PARLEMENTARIA – Dorongan untuk mempercepat digitalisasi layanan publik di Kalimantan Timur (Kaltim) mendapat dukungan penuh dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim. Dukungan tersebut disampaikan dalam momentum penandatanganan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Kaltim dan PT Wahana Pembayaran Digital (Paylabs), yang diyakini akan mempercepat akses layanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, hadir langsung dalam acara penandatanganan kesepakatan bersama dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Tripartit antara Pemprov Kaltim, Paylabs, dan Bank Pembangunan Daerah Kaltimtara (BPD Kaltimtara) di Kantor Badan Penghubung Kaltim, Jakarta, Rabu (30/7/2025). Kegiatan ini juga dihadiri oleh Tim Pembina Samsat Provinsi Kaltim.
Hasanuddin menegaskan, digitalisasi bukan hanya langkah modernisasi teknis, melainkan transformasi sistemik dalam pelayanan publik. “Langkah ini menunjukkan bahwa digitalisasi bukan sekadar modernisasi teknis, tetapi gerakan sistemik untuk menghadirkan layanan publik yang lebih cepat, aman, dan akuntabel. DPRD akan terus memantau dan memastikan setiap inovasi tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas,” tegas Hasanuddin.
Ia juga menekankan bahwa keberhasilan program digitalisasi tidak hanya bergantung pada perangkat teknologi, tetapi juga pada edukasi publik dan jaminan perlindungan data pribadi. “Kita tidak ingin transformasi ini berhenti di level teknologi. Harus ada edukasi yang masif, jaminan perlindungan data, serta regulasi yang adaptif terhadap dinamika lapangan. Karena itu, peran DPRD Kaltim sebagai institusi pengawasan dan legislasi menjadi sangat strategis,” tambahnya.
Melalui kolaborasi ini, sistem pembayaran dan pengelolaan informasi layanan publik di Kaltim akan terintegrasi secara real-time, sehingga dapat memangkas prosedur berbelit yang selama ini menjadi keluhan masyarakat. Integrasi ini mencakup pelayanan di sektor pendapatan daerah, perizinan, hingga layanan administrasi lain yang bersentuhan langsung dengan warga.
Digitalisasi ini juga diharapkan mampu menjangkau masyarakat di daerah yang sebelumnya sulit mengakses layanan publik konvensional. Kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan daerah, dan penyedia teknologi finansial seperti Paylabs menjadi model kemitraan baru yang dinilai strategis untuk mendorong digitalisasi inklusif.
Bagi DPRD Kaltim, kerja sama ini sejalan dengan visi besar provinsi untuk mempercepat reformasi birokrasi, memperluas layanan publik berbasis teknologi, dan membangun pemerintahan digital yang efektif melayani seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali.
Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang menuju tata kelola pemerintahan modern, yang menempatkan transparansi dan kemudahan layanan sebagai pilar utama. DPRD memastikan akan terus mengawal agar implementasinya berjalan sesuai tujuan, tidak hanya memberi manfaat praktis, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah. []
Penulis: Muhamaddong | Penyunting: Agnes Wiguna