PARLEMENTARIA – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyoroti ketimpangan dalam pemenuhan layanan dasar di sejumlah daerah. Sorotan ini disampaikan langsung oleh juru bicara Fraksi PKB, Jahidin, dalam Rapat Paripurna ke-28 DPRD Kaltim yang digelar di Gedung Utama DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, pada Senin (04/08/2025).
Dalam forum tersebut, Jahidin membacakan laporan hasil penjaringan aspirasi masyarakat dari masa reses anggota DPRD Kaltim pada masa sidang II tahun 2025 yang berlangsung antara tanggal 1 hingga 8 Juli. Ia menyebut, Fraksi PKB telah mengumpulkan sebanyak 402 usulan dari masyarakat yang mencakup berbagai sektor penting, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial ekonomi, pelayanan publik, dan keagamaan.
“Masyarakat mengeluhkan banyaknya hal, mulai dari buruknya layanan kesehatan, keterbatasan waktu rawat inap, hingga sulitnya akses air bersih dan penerangan jalan di sejumlah kawasan,” ujar Jahidin, yang merupakan anggota DPRD dari daerah pemilihan Kota Samarinda.
Ia menggarisbawahi bahwa dalam sektor pendidikan, terdapat 34 usulan masyarakat yang menuntut peningkatan sarana dan prasarana pendidikan formal maupun berbasis keagamaan. Menurutnya, sektor pendidikan harus menjadi prioritas karena kualitas pendidikan menentukan masa depan daerah.
“Kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh kualitas pendidikannya, banyaknya aspirasi warga menunjukan kebutuhan mendesak akan pentingnya fasilitas pendidikan formal maupun keagamaan,” tegasnya.
Jahidin juga menjelaskan bahwa sektor sosial dan ekonomi mendapat perhatian paling besar dari masyarakat, tercermin dari 80 usulan yang masuk. Menurutnya, hal itu menunjukkan kekhawatiran masyarakat terhadap kesenjangan sosial dan keterbatasan akses terhadap layanan publik. Salah satu keluhan yang paling sering muncul, kata dia, berkaitan dengan sistem dan pelayanan BPJS.
“Keluhan dominan berkisar pada iuran BPJS yang memberatkan dan buruknya kualitas pelayanan yang diterima pasien,” lanjutnya.
Fraksi PKB berharap seluruh aspirasi ini tidak berhenti pada laporan formal semata. Jahidin menekankan bahwa setiap keluhan yang disampaikan masyarakat melalui reses seharusnya menjadi bahan pertimbangan dalam proses perencanaan dan penyusunan anggaran pembangunan daerah.
“Kami minta hasil reses ini tidak berhenti di podium paripurna, ini bagian dari mandat rakyat harus diterjemahkan dalam program konkret,” tutupnya.[]
Penulis: Muhamaddong | Penyunting: Agnes Wiguna