PARLEMENTARIA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur jalan di wilayah perbatasan Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu). Pembangunan ini diharapkan rampung pada tahun anggaran 2026 sebagai upaya meningkatkan konektivitas dan mendukung distribusi logistik yang lebih efisien.
Pernyataan itu disampaikan Hasanuddin setelah memimpin Rapat Paripurna ke-31 DPRD Kaltim di Gedung Utama DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Jumat sore (15/08/2025). Ia menegaskan bahwa kondisi jalan di kawasan perbatasan kini menjadi salah satu kendala utama masyarakat dalam mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga wajar.
“Kalau jalur darat rusak parah, lalu jalur sungai juga mengalami kendala, maka distribusi logistik menjadi semakin terhambat. Biaya transportasi naik, waktu tempuh bertambah lama, dan harga kebutuhan pokok pasti ikut melonjak. Inilah yang sedang dirasakan oleh warga di Mahakam Ulu,” ujar Hasan.
Menurut Hasan, jalur sungai yang selama ini menjadi alternatif utama kini tidak bisa sepenuhnya diandalkan. Rendahnya curah hujan menyebabkan air sungai menyusut dan dangkal, sehingga distribusi barang melalui jalur tersebut menjadi terbatas. Kondisi ini membuat masyarakat sangat bergantung pada perbaikan infrastruktur darat untuk menunjang kehidupan sehari-hari.
Ia menegaskan, pembangunan jalan bukan sekadar proyek fisik, melainkan juga menjadi sarana strategis untuk memperkuat ikatan sosial antarwilayah, membuka peluang ekonomi baru, dan menurunkan kesenjangan pembangunan. “Ketahanan pangan itu salah satunya ditentukan oleh kelancaran distribusi. Kalau jalannya bagus, suplai bahan pokok lancar, harga bisa ditekan, dan masyarakat tidak kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Inilah yang ingin kita capai melalui percepatan pembangunan jalan,” katanya.
Hasanuddin juga menekankan perlunya kolaborasi lintas pihak, termasuk pemerintah kabupaten/kota serta dukungan swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Sinergi ini diyakini akan mempercepat penyelesaian pembangunan dan memastikan manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
Politisi Partai Golkar itu menambahkan, pembangunan jalan di perbatasan merupakan langkah strategis untuk pemerataan pembangunan di Kaltim. Ia mengingatkan bahwa kemajuan daerah tidak boleh terpusat hanya di kota besar, sementara wilayah perbatasan masih menghadapi keterisolasian.
“Kalau mau Kaltim maju, infrastruktur jalan harus menjadi prioritas utama. Jalan yang baik akan membuka peluang ekonomi, mempercepat distribusi logistik, dan membuat masyarakat tidak lagi terisolasi,” tegas Hasan menutup pembicaraan, menegaskan komitmen bersama antara DPRD dan pemerintah daerah dalam menghadirkan pemerataan pembangunan di seluruh Kaltim.[]
Penulis: Muhamaddong | Penyunting: Agnes Wiguna