JAKARTA – Upaya pemerintah menuntaskan kemiskinan ekstrem dalam kurun waktu kurang dari setahun kini menjadi sorotan utama. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan amanat khusus kepada seluruh jajaran Kabinet Merah Putih hingga kepala daerah untuk bekerja keras mencapai target 0 persen kemiskinan ekstrem pada 2026.
Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Senin (08/09/2025), Muhaimin menyampaikan instruksi Presiden agar langkah nyata segera dilakukan.
“Seperti yang menjadi amanat Bapak Presiden, bahwa kita harus terus bekerja keras untuk memutus mata rantai kemiskinan dan kita mulai mengatasi kemiskinan ekstrem dengan cepat dan sungguh-sungguh,” ujarnya.
Menurut pria yang akrab disapa Cak Imin, pemerintah saat ini menghadapi tantangan waktu yang tidak panjang, yakni hanya delapan bulan, untuk mewujudkan target yang dinilai ambisius tersebut.
“Kita sudah tahu semua bahwa kita memiliki target kemiskinan ekstrem harus sampai pada titik 0 persen di akhir tahun 2026,” tuturnya.
Dalam arahannya, Cak Imin memaparkan strategi yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Ada tiga jalur utama yang menjadi fokus: peningkatan pendapatan masyarakat, pengurangan beban pengeluaran, serta penghapusan kantong-kantong kemiskinan.
Muhaimin menekankan bahwa paradigma baru pengentasan kemiskinan tidak lagi sebatas pemberian bantuan sosial, tetapi harus berbasis pemberdayaan. “Setiap daerah memiliki tanggung jawab untuk mengaplikasikan strategi pemberdayaan masyarakat,” tegasnya.
Dengan pendekatan ini, masyarakat diharapkan tidak hanya bergantung pada bantuan, melainkan didorong menjadi mandiri melalui ekosistem yang mendukung usaha produktif.
Di sisi lain, keberhasilan program ini juga sangat bergantung pada kualitas data. Cak Imin menekankan agar para kepala daerah konsisten menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan.
“Tentu dinamika data ini terus berkembang, saya minta kepada seluruh Kepala Daerah terus berkoordinasi dengan BPS, dengan kami juga agar kita terus meng-upgrade dinamika perkembangan data sehingga tepat sasaran dalam melaksanakan seluruh program-program kita,” jelasnya.
Dalam Inpres 8/2025, Kemenko PM mendapat mandat untuk mengoordinasikan 47 kementerian dan lembaga agar program pengentasan kemiskinan berjalan selaras.
Meski target 0 persen kemiskinan ekstrem dalam waktu terbatas dipandang sebagai tantangan besar, pemerintah menegaskan optimisme dengan kolaborasi lintas sektor. Di bawah komando Presiden Prabowo, strategi berbasis pemberdayaan diyakini mampu menjadi terobosan baru dalam menciptakan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera. []
Diyan Febriana Citra.