PARLEMENTARIA – Persoalan tukar guling aset dan alih fungsi barang milik negara (BMN) antara PT Kaltim Prima Coal (KPC) dengan pemerintah pusat hingga kini belum menemukan titik terang. Situasi ini kembali disorot Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Akhmed Reza Fachlevi, yang menilai ketidakpastian tersebut menghambat pembangunan di daerah.
Menurut Reza, proses yang berjalan lamban membuat masyarakat ikut menanggung akibat, terutama terkait keterlambatan perbaikan infrastruktur dasar. Ia mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menuntaskan persoalan yang sudah berlarut-larut.
“Menurut saya, kita perlu memastikan sudah sampai di mana proses tukar guling ini. Apakah sudah ada kecocokan antara penilaian DJKN dan Kementerian PUPR? Dan juga antara PUPR dan ATR/BPN terkait luasan wilayah? Kenapa izin prinsip sampai sekarang belum keluar?” ujarnya, Selasa (10/09/2025).
Untuk itu, Reza mendorong pemerintah daerah lebih proaktif menjalin koordinasi dengan Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), serta melibatkan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) bersama KPC. Menurutnya, langkah ini perlu segera diambil agar kejelasan aset tidak lagi menjadi hambatan pembangunan.
Lebih jauh, Reza menyoroti kelemahan perencanaan program strategis nasional yang akan masuk ke Kaltim pada 2026. Ia menilai pemerintah terlalu sibuk membangun proyek baru, sementara pemeliharaan jalan dan jembatan yang rusak belum menjadi prioritas.
“Selama ini pemerintah hanya fokus membangun. Tapi untuk merawat jalan dan jembatan masih sangat sulit. Padahal masyarakat selalu mengadukan persoalan jalan rusak ke DPR,” tegas politisi muda Partai Gerindra itu.
Ia juga mengingatkan, terdapat 169 titik jalan nasional di Kaltim yang rawan bencana. Sayangnya, penanganan tiap tahun hanya mampu menyentuh 10 hingga 15 titik. Kondisi ini dinilainya jauh dari harapan masyarakat.
“Ini sangat miris sekali dan tidak signifikan. Kalau pola ini terus dipertahankan, maka kerusakan besar hanya tinggal menunggu waktu,” ujarnya.
Beberapa ruas jalan seperti Kilometer 28 Desa Batuah, jalur poros Kukar–Kubar, hingga akses menuju pesisir Kukar disebut perlu penanganan segera. Menurut Reza, tindakan pencegahan jauh lebih penting dibandingkan menunggu infrastruktur rusak parah.
“Pencegahan harus jadi prioritas bersama, bukan sekadar menunggu jalan ambruk dulu baru diperbaiki,” pungkasnya. []
Penulis: Muhammaddong | Penyunting: Agnes Wiguna