NUNUKAN – Agar penerimaan siswa baru di daerah yang lokasinya berbatasan dengan negara tetangga, Malaysia ini, tidak bermasalah, kepala daerahnya punya sejumlah instruksi khusus. Ia adalah Basri, Bupati Nunukan. Dua hal penting yang ia sampaikan adalah soal pemerataan penerimaan siswa baru dan penerimaan siswa baru dari kalangan anak Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
Pertama soal pemerataan Penerimaan Siswa Baru (PSB), Basri meminta agar setiap sekolah dapat mengakomodir calon siswa dengan nilai rendah, untuk memberikan kesempatan kepada mereka belajar di sekolah-sekolah favorit. “Jangan sampai pada penerimaan siswa baru tahun ini, ada sekolah yang menerima terlalu banyak siswa baru, sementara ada sekolah yang nyaris tidak mendapatkan siswa baru,” kata Basri.
Sekolah yang paling banyak diserbu siswa baru, seperti SMA1 Nunukan Selatan, sementara sekolah swasta atau madrasah kurang. “Terutama sekolah–sekolah swasta itu. Madrasah dan segala macam. Jadi ini juga kembali kepada beberapa faktor yang berpengaruh di antaranya sekolah yang padat itu rata-rata di kota. SMA 1, SMA 1 Nunukan Selatan. Sementara ada sekolah yang tidak terlalu penuh,” ungkap Basri, Jumat (3/7/2015), di Lantai V Kantor Bupati Nunukan, usai bertemu para kepala sekolah terkait penerimaan siswa baru tahun ajaran 2015-2016.
Basri mengatakan, distribusi siswa baru diharapkan merata namun yang paling pokok, kata dia, jangan sampai ada anak yang tidak masuk sekolah. Karena itu, diapun memaklumi jika ada orang tua yang memaksakan anaknya masuk ke sekolah favorit meskipun dengan nilai rendah. “Kita buat ruang kelas khususlah nanti segala macam. Itu karena besarnya minat orang tua kan? Yang dia titipkan pasti nilainya rendah. Nanti kita buat kelas khusus supaya mereka tertampung semuanya. Kita usahakan semuanya,” ujarnya.
Dengan masuknya siswa titipan bernilai rendah ini, kata Basri, sekolah bisa menyiasati dengan membagi-bagi kelas sesuai dengan kemampuan siswa masing-masing. Misalnya saja, untuk siswa yang pintar bisa dikelompokkan di kelas A, B dan C. Sedangkan siswa yang berkemampuan sedang dikelompokkan di kelas D dan E.
“Yang paling ujung itu nanti perlu perhatian khusus. Supaya disamping kita mengatasi kesulitan kuantitas, kita juga mengatasi masalah kualitas. Jadi tidak boleh meninggalkan kualitas. Kita buatkan mereka kelas khusus, supaya kita pantau perkembangan berikutnya, supaya dia ada motivasi belajar,” ujarnya.
Meskipun menoleransi siswa titipan, namun Basri mengingatkan, tidak semuanya bisa masuk pada sekolah-sekolah favorit tertentu. “Makanya perlu kita data. Ini kita evaluasi nanti, ini kita pertemuan terus ini, supaya distribusinya merata. Jangan sampai terjadi, ada yang kebanyakan, ada yang sedang, ada yang tidak kebagian. Itu setiap tahun ada yang mengeluh, terutama madrasah mengeluh,” ujarnya.
Dia mengatakan, akan dilakukan pertemuan dengan orang tua untuk memberikan pengertian, jika tidak semua bisa masuk ke sekolah-sekolah favorit tertentu. “Saya sampaikan kepala sekolah, mungkin dalam waktu dekat setelah Lebaran, kita ketemu orang tua. Sesungguhnya sekolah itu semuanya sama saja. Dan harga di swasta juga tidak seberapa. Malah kalau dihitung-hitung madrasah lebih enak. Dapat pendidikan agama, dapat pendidikan umum,” ujarnya.
Sejauh ini, kata Basri, penumpukan siswa baru kemungkinan hanya terjadi di Pulau Nunukan, ibukota Kabupaten Nunukan. “Sebatik tidak ada permasalahan. Aman-aman saja. Terutama Nunukan ini,” ujarnya.
ANAK TKI
Sementara soal anak-anak Tenaga Kerja Indonesia di Negara Bagian Sabah, Malaysia yang hendak bersekolah di Nunukan, Bupati Basri melarang sekolah-sekolah yang ada menolak mereka untuk masuk. Hal itu ditegaskannya kepada para kepala sekolah, saat pertemuan di lantai lima Kantor Bupati Nunukan, Jumat (3/7/2015), terkait penerimaan siswa baru tahun ajaran 2015-2016. “Dia kan anak TKI. Datang tiba-tiba dan kita tidak bisa menolak. Itu anak bangsa juga,” ujarnya, usai pertemuan dimaksud.
Basri mengakui, keberadaan anak-anak TKI yang datang terutama saat tahun ajaran sedang berjalan, ikut andil menyebabkan terjadinya kekurangan ruang kelas belajar (RKB) di sekolah. Hanya saja, persoalan kekurangan RKB ini tidak bisa dijadikan alasan pembenaran untuk menolak anak-anak TKI yang hendak bersekolah di daerah ini. “Inilah yang perlu kita perhatikan, berapa sih kekurangan RKB kita? Itu juga tadi saya meminta itu didata, berapa sesungguhnya anak TKI di sini? Karena ini juga salah satu faktor berpengaruh yang menyebabkan kekurangan RKB,” ujarnya.
Basri juga mengakui, keberadaan anak-anak TKI dimaksud tentu akan menambah kesulitan mengurusi pendidikan di daerah ini. “Ini salah satu faktor yang membuat kita kesulitan. Karena disamping kita mengurusi anak sekolah kita, ini ada tambahan dari luar dan tidak bisa ditolak,” ujarnya.
Saat Basri belum tahu persis jumlah anak-anak TKI yang sedang bersekolah dan yang hendak bersekolah pada tahun ajaran baru ini di Nunukan. “Ini kita belum tahu jumlahnya. Inilah saya tugaskan Dinas Pendidikan didata betul-betul. Jangan sampai kita tidak tahu data pastinya. Ini juga sebagai bahan bagi saya kalau ketemu orang pusat kan?” ujarnya. [] TBK