KUTAI TIMUR – Minimnya anggaran pembangunan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) dinilai Ketua DPRD Kutim, Mahyunadi berdampak pada upaya percepatan dan pemerataan pembangunan semua bidang, mulai dari sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan hingga infrastruktur.
Dari hasil hitung-hitungan kebutuhan anggaran pembangunan pada musyawarah rencana pembangunan (Musrembang) setiap tahunnya, tidak lebih lebih dari 10 persen yang mampu disediakan oleh pemerintah. Dan itu sudah berlangsung setiap tahunnya.
“Kita ini tertatih-tatih untuk menyediakan sarana dan prasarana bagi masyarakat bila disesuikan dengan tingkat kebutuhan yang seharusnya. Karena kita ini memang memiliki keterbatasan anggaran untuk itu. Bila harus menghitung-hitung dari kebutuhan, kita tidak sampai 10 persen pembangunan yang dapat direalisasikan,” kata Mahyunadi, saat ditemui di ruang kerjanya beberapa waktu lalu.
Menurutnya, alokasi anggaran yang terbatas tidak berjalan lurus dengan tingkat kebutuhan yang seharusnya. Apa lagi dengan Kutim yang memiliki wilayah hampir sama besarnya dengan Provinsi Jawa Barat (Jabar). Bila hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) Rp 3 triliuan lebih, tentunya itu akan sulit untuk mewujudkan pemerataan dan keadilan pembangunan.
“Keterbatasan anggaran pembangunan ini, bukan hanya dalam satu atau dua tahun ini. Tapi ini sudah berjalan cukup lama. Makanya kalau kita mau bicara keadilan dan pemerataan pembangunan, Kutim ini bisa disebut daerah yang payah untuk itu,” sebutnya.
Bercermin pada kondisi tersebut, pria yang karib disapa Yunat ini mengatakan, pemerintah sudah harus mulai membuat trobosan-trobosan baru untuk memenuhi keterbatasan anggaran itu. Misalnya, pemerintah harus lebih inisiatif dan kiat lagi untuk memperjuangkan alokasi bantuan anggaran dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Bantuan anggaran prmbangunan itu, dapat berupa dalam bentuk tambahan APBD langsung maupun program pembangunan, kesehatan dan pendidikan. Contohnya, Kabupaten Berau setiap tahunnya mendapatkan alokasi anggaran pembangunan dari pemerintah provinsi mencapai Rp 200 miliar.
Sementara untuk Kutim sendiri, setiap tahunnya hanya berkisar diangkat Rp 50 miliar. Jika daerah lainnya bisa mendapatkan bantuan anggaran pembangunan diatas Rp 100 miliar. Pemerintah Kutim sudah harus mulai memperjuangkan itu supaya pembangunan dapat dipacu lebih cepat lagi.
“Kalau tidak ingin terus terpuruk dengan kondisi yang ada sekarang ini, pastinya pemerintah sudah harus melahirkan terobosan kebijakan atau langkah khusus untuk memenuhi keterbatasan anggaran pembangunan tersebut,” serunya.
Kata Yunat, kedepannya kalau memang pemerintah bisa mendapatkan bantuan anggaran pembangunan dari APBN, seperti pembangunan pelabuhan, jalan, irigasi dan pembangunan berskala besar. Maka itu harus terus diperjuangkan. Sementara untuk APBD II tinggal difokuskan untuk pembangunan sekolah dan kesehatan untuk masyarakat.
“Kalau hanya terus mengandalkan APBD untuk membangun. Saya kira itu akan sangat sulit untuk mewujudkan percepatan dan pemerataan pembangunan di Kutim ini. Nah, pemerintah kedepannya harus lebih inisiatif lagi untuk mencarikan anggaran pembangunan,” tukasnya. [] BTP