TERNATE — Upaya pemerataan akses terhadap keadilan di Indonesia mendapat dorongan baru dengan ditetapkannya Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, sebagai Duta Pos Bantuan Hukum (Posbankum) se-Indonesia. Penetapan tersebut dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum) Supratman Andi Agtas dalam acara Peresmian Posbankum di Provinsi Maluku Utara, Senin (13/10/2025).
Dalam sambutannya, Supratman menyampaikan apresiasi tinggi atas komitmen Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang berhasil membentuk Posbankum di seluruh 1.185 desa dan kelurahan di 10 kabupaten/kota.
“Saya berharap Ibu Gubernur bersedia menjadi Duta Posbankum dan menjadi yang terdepan dalam melayani keadilan bagi publik di Maluku Utara,” ujarnya.
Menurut Supratman, keberadaan Posbankum merupakan langkah strategis dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum dan menjawab amanat Astacita Presiden Prabowo Subianto, yang menempatkan hukum dan keadilan sebagai salah satu prioritas utama pembangunan nasional.
“Presiden selalu menekankan bahwa hukum harus menjadi jaminan keadilan bagi seluruh warga negara,” tegasnya.
Ia menambahkan, pembentukan Posbankum dan pelatihan paralegal yang digelar Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) merupakan wujud konkret negara hadir di tingkat akar rumput. Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat, terutama di wilayah terpencil dan kepulauan, memperoleh layanan hukum non-litigasi seperti konsultasi, advokasi, dan mediasi.
Menanggapi penunjukan tersebut, Sherly Tjoanda menyampaikan rasa terima kasih dan menegaskan komitmennya untuk memperluas peran Posbankum.
“Keberhasilan capaian Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Maluku Utara dalam pembentukan Posbankum tidak mungkin terwujud tanpa sinergi dengan Kementerian Hukum,” ujarnya. Ia menambahkan, “Saya siap menjadi Duta Posbankum dan memastikan keadilan kini menjangkau hingga desa, kepulauan, dan dusun.”
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Maluku Utara, Budi Argap Situngkir, menegaskan pentingnya menjaga keberlanjutan sinergi yang telah terbangun.
“Keberhasilan ini adalah buah kerja sama erat antara pemerintah pusat, daerah, lembaga bantuan hukum, dan masyarakat sipil. Tugas kita kini memastikan Posbankum berfungsi efektif dan berkelanjutan,” katanya.
Selain meresmikan Posbankum, Menkum juga meninjau langsung kegiatan pelatihan paralegal di Kota Ternate. Dengan terbentuknya lebih dari 41 ribu Posbankum di seluruh Indonesia, program ini menjadi tonggak penting dalam memastikan akses keadilan tidak lagi menjadi hak eksklusif bagi warga kota besar, melainkan hak bagi seluruh rakyat Indonesia hingga pelosok negeri. []
Diyan Febriana Citra.