SAMARINDA – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat laju inflasi Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) hingga November 2025 masih berada dalam rentang yang terkendali. Secara tahunan (year-on-year/yoy), inflasi Kaltim tercatat sebesar 2,28 persen dengan indeks harga konsumen (IHK) mencapai 109,03. Capaian ini lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi nasional yang berada di angka 2,72 persen, sekaligus menunjukkan stabilitas harga di daerah tersebut relatif terjaga.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menilai capaian tersebut merupakan hasil sinergi lintas sektor yang konsisten, mulai dari pemerintah provinsi hingga kabupaten dan kota. Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menyampaikan bahwa secara year-to-date (ytd), inflasi Kaltim berada di level 1,96 persen. Menurutnya, pengendalian inflasi tidak terlepas dari pemantauan yang dilakukan secara berkelanjutan terhadap pergerakan harga komoditas utama di pasar.
“Ini merupakan prestasi yang membanggakan, dan usaha bersama-sama dengan kabupaten/kota untuk memantau serius pertumbuhan inflasi yang bisa terjaga dengan baik,” kata Seno, di Kantor Bank Indonesia Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Kamis 18 Desember 2025.
Meski inflasi relatif stabil, pemerintah daerah tetap mewaspadai sejumlah komoditas pangan yang berpotensi memberikan tekanan harga. Cabai, khususnya cabai rawit, masih menjadi salah satu penyumbang utama inflasi daerah. Selain itu, beras, minyak goreng, daging ayam ras, bawang merah, tomat, serta ikan layang dan tongkol juga tercatat sebagai komoditas yang berkontribusi terhadap kenaikan harga.
Memasuki Desember 2025, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memprediksi adanya potensi peningkatan inflasi seiring meningkatnya permintaan menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026. Oleh karena itu, seluruh pemerintah daerah diminta meningkatkan langkah antisipatif melalui inspeksi pasar dan swalayan guna memastikan harga tetap terkendali dan pasokan mencukupi.
“Inflasi kita ada kemungkinan kenaikan 0,6 persen nantinya di bulan ini, maka kita harus berjaga jaga agar hal tersebut tidak terjadi,” ujar Seno.
Selain pengawasan harga, kelancaran distribusi dan transportasi logistik juga menjadi perhatian utama. Pemerintah memastikan bahwa jalur distribusi antarwilayah tetap berjalan optimal agar tidak terjadi hambatan pasokan yang dapat memicu lonjakan harga.
Di sektor pangan pokok, Pemprov Kaltim memastikan ketersediaan beras berada dalam kondisi aman. Produksi beras lokal Kaltim saat ini mencapai sekitar 160.000 ton dan dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun.
“Semoga tidak ada terjadi kelangkaan beras di Kaltim hingga Nataru nanti,” sebut Seno.
Untuk memperkuat upaya pengendalian inflasi, Pemprov Kaltim juga mengandalkan sistem peringatan dini atau early warning system (EWS) yang memungkinkan pemantauan pergerakan harga secara real-time di berbagai pasar tradisional dan modern. Dengan sistem ini, pemerintah dapat segera mengambil langkah intervensi jika terdeteksi gejolak harga.
Secara nasional, Kalimantan Timur tercatat sebagai salah satu provinsi dengan inflasi terendah, berada di peringkat 30 dari 38 provinsi di Indonesia.
“Ini sangat baik. Maka mari kita jaga bersama sama perkembangan inflasi Kaltim ini dengan menjaga kestabilan pasokan dan distribusi pangan kita,” tambah Seno.
Sementara itu, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Timur, Budi Widihartanto, menyatakan bahwa pihaknya turut mendukung stabilitas harga melalui berbagai program strategis. Salah satunya adalah optimalisasi penyerapan gabah petani lokal guna menjaga ketersediaan stok beras.
“Kita sudah mengantisipasi beberapa program, terutama penyerapan gabah yang cukup baik. Kami juga memetakan daerah yang perlu ditambah stok pangannya, dan sekarang kondisinya relatif stabil,” kata Budi.
Namun demikian, masih terdapat wilayah yang menghadapi keterbatasan pasokan, seperti Kabupaten Mahakam Ulu. Untuk memenuhi kebutuhan beras di daerah tersebut, distribusi akan dipasok dari Kutai Barat.
“Ada beberapa daerah yang belum ada gudang Bulog seperti Mahakam ulu. Ke depannya mungkin akan ditambah pembangunan Bulog di sana, agar stok beras di daerah itu ke depannya akan terus terjaga,” demikian Budi Widihartanto. []
Diyan Febriana Citra.

